"Pada saat rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Sulawesi
Tenggara bersama masyarakat Buton Selatan, bahwa diharapaka pada tahun
2013 ini, Busel itu sudah harus mekar, itu presur dari pada DPRD bersama
masyarakat Busel" ujarnya.
Beberapa hari lalu, saat melakukan kunjungan di Kendari selama tiga hari, Aliadi mengaku, melihat dan memberikan dukungan secara langsung kepada seluruh masyarakat Busel yang sedang menyuarakan aspirasinya di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
" Yang saya lakukan, sebatas Koordinasi sebagai lembaga legislatif, masalahnya perjuangan ini telah memakan waktu yang cukup lama, sementara sisa waktu kita tinggal beberapa hari lagi, seharusnya sebelum tanggal 20 Desember Buton Selatan sudah harus mekar," ujarnya.
Lebih lanjut Aliadi berharap kepada Bupati Buton, Samsu Umar Samiun, SH dan Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam, SE agar mengamini harapan masyarakat Buton Selatan untuk dapat mekar menjadi DOB di jazirah Propinsi Sulawesi tenggara.
" kita mencoba menyampaikan aspirasi secara santun dengan menghadirkan Parabela (orang tua kampung, red). Di rapat dengar pendapat Gubernur Sultra diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan. Bupati Buton tidak hadir." ujarnya.
Sesuai dengan perkataan yang dikutip dari Biro pemerintahan propinsi sulawesi tenggara, mewakili gubernur sulawesi tenggara pada saat itu, bahwa Buton selatan secara undang-undang sangat layak untuk menjadi DOB karena tidak memiliki masaalah.
" kita mengharapkan kepada Bupati dan Gubernur agar sebelum penutupan sidang tanggal 20 itu, harus betul-betul ke Jakarta untuk memposes pemekaran itu. Masyarakat Buton selatan dalam aksinya di kantor DPRD propinsi sultra beberapa hari lalu, membawa tujuh orang parabela diseluruh wilayah Buton Selatan," tutupnya.(Peliput: Voril Marpap)
Beberapa hari lalu, saat melakukan kunjungan di Kendari selama tiga hari, Aliadi mengaku, melihat dan memberikan dukungan secara langsung kepada seluruh masyarakat Busel yang sedang menyuarakan aspirasinya di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
" Yang saya lakukan, sebatas Koordinasi sebagai lembaga legislatif, masalahnya perjuangan ini telah memakan waktu yang cukup lama, sementara sisa waktu kita tinggal beberapa hari lagi, seharusnya sebelum tanggal 20 Desember Buton Selatan sudah harus mekar," ujarnya.
Lebih lanjut Aliadi berharap kepada Bupati Buton, Samsu Umar Samiun, SH dan Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam, SE agar mengamini harapan masyarakat Buton Selatan untuk dapat mekar menjadi DOB di jazirah Propinsi Sulawesi tenggara.
" kita mencoba menyampaikan aspirasi secara santun dengan menghadirkan Parabela (orang tua kampung, red). Di rapat dengar pendapat Gubernur Sultra diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan. Bupati Buton tidak hadir." ujarnya.
Sesuai dengan perkataan yang dikutip dari Biro pemerintahan propinsi sulawesi tenggara, mewakili gubernur sulawesi tenggara pada saat itu, bahwa Buton selatan secara undang-undang sangat layak untuk menjadi DOB karena tidak memiliki masaalah.
" kita mengharapkan kepada Bupati dan Gubernur agar sebelum penutupan sidang tanggal 20 itu, harus betul-betul ke Jakarta untuk memposes pemekaran itu. Masyarakat Buton selatan dalam aksinya di kantor DPRD propinsi sultra beberapa hari lalu, membawa tujuh orang parabela diseluruh wilayah Buton Selatan," tutupnya.(Peliput: Voril Marpap)
Post a Comment