Bupati dan Ketua DPRD Konut Pakai Mobdis Bodong

Konut, (Seputar Sultra) --- Apa jadinya jika Bupati dan Ketua DPRD menggunakan mobil dinas (Mobdis) siluman atau bodong?. Hal ini terjadi di Kabupaten Konawe Utara (Konut), ke dua pejabat publik yakni Bupati, Aswad Sulaiman dan Ketua DPRD Konut, Raup ternyata selama tiga tahun silam begitu enjoy menggunakan kendaraan negara tanpa surat-surat lengkap berupa STNK dan BPKB. Pantas saja hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sultra selama 6 tahun mekar dari Konawe, selalu memberi opini pada Pemda Konut dengan predikat disclaimer.

Hasil temuan BPK pada tahun 2013 menyatakan bahwa ke dua kendaraan pejabat publik ini tidak melalui prosedur yang benar. Temuan ini mengindikasikan banyaknya pengadaan kendaraan berupa roda empat dan roda dua yang beraroma korupsi.

Janji Aswad Sulaiman untuk mengembalikan mobil dinasnya kepada penegak hukum belum dilakukannya. Meski demikian dirinya sudah menggunakan mobil pribadi sebagai pengganti kendaraan dinas DT 1 M. Hal ini dilakukannya sejak kemarin, Senin (19/5) sekira pukul 08:00 Wita tiba di kantor bupati masih menggunakan mobil plat merah jenis Toyota Land Cruser Prado, baru sekira pukul 10:30 Wita, Aswad Sulaiman kembali ke Rujab mengganti kendaraanya dengan menggunakan mobil pribadi jenis Kia Sorento dengan nomor plat DT 1 UY.

Kabag Humas Konut, Harsam Nur ketika dihubungi via selulernya mengatakan bahwa mulai hari ini (Senin, Red) pak bupati sudah tidak menggunakan mobil dinas DT 1 M. Mengenai Mobdis DT 1 M kini diparkir halaman depan kantor bupati tanpa memasang platnya. "Tindakan yang dilakukan bupati untuk memutuskan menggunakan mobil pribadi yakni sebagai bentuk komitmennya yang pernah menyatakan bahwa mobil dinas yang dimilikinya sudah tidak layak dipakai karena merupakan mobil siluman atau bodong. Mobil jenis Toyota Land Cruser Prado yang digunakan selama kurang lebih tiga tahun kini diparkir depan kantor bupati," jelasnya.

Harsyam juga menambahkan, upaya ini juga merupakan upaya penataan kembali aset daerah agar keluar dari opoini Disclaimer. "Bukan hanya mobil bupati yang bodong tapi mobil ketua DPRD juga," terangnya.

Dikatakannya, untuk sementara pak bupati akan menggunakan mobil pribadi sambil menunggu pihak kepolisian menuntaskan masalah surat-surat kendaraan. "Bupati berharap agar secepatnya pihak kepolisian mengusut tuntas penggelapan pengadaan kendaraannya," tukasnya.