Pasalnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, H Nur Alam, SE akan turun tangan untuk mencairkan ‘kebekuan’ sikap Pj Bupati Muna Barat (Mubar), LM Rajiun Tumada yang menolak untuk menerima personil PNS susulan dari Pemkab Muna. Santer beredar kabar juga bahwa Nur Alam telah ‘mencairkan’ komunikasi antara Bupati Muna, dr H LM Baharuddin dan LM Rajiun Tumada yang sempat ‘buntu’ akibat persoalan penyerahan PNS yang belum tuntas itu.
Ditanya soal kabar tersebut, dr H LM Baharuddin, membenarkannya. “Gubernur sudah mempertemukan saya dengan Pj Bupati Muna Barat untuk membicarakan hal ini (penyerahan PNS_red). Karena persoalan penyerahan pegawai adalah lintas wilayah maka Gubernur memiliki kewenangan,”aku Baharuddin ketika diwawancarai jurnalis koran ini usai membuka kejuaraan Alun-alun Cup II, Sabtu (9/5).
Namun sejauh ini lanjut orang nomor satu di Muna ini, Gubernur belum mengambil keputusan. “Bagaimana solusinya, kita tunggu saja Keputusan dari Gubernur,”ucapnya.
Suami Hj Wa Ode Farida ini juga memastikan PNS Kabupaten Muna akan tetap menerima gaji bulanan hingga Desember mendatang. “Insya Allah tidak akan terjadi ada PNS yang tak gajian selama tiga bulan,”tegasnya.
Kemudian disinggung soal penyebab defisit anggaran lain, seperti tambahan biaya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 11 miliar dan dana Panwaslu Muna sebesar Rp 6,9 miliar, Baharuddin menegaskan bahwa pilkada harus disukseskan.
“Pilkada Muna 2015 harus disukseskan. Banyak yang terlibat di dalamnya, bukan hanya KPU tapi Panwas dan keamanan juga terlibat, semua harus berjalan sinkron. Sehingga dananya harus dipenuhi,”ucapnya. (sra/hum)
Post a Comment