Bappeda Diwarning terkait Bantuan Perumahan Dipolitisir

WAKATOBI, Seputar Sultra --- Bappeda Kabupaten Wakatobi selaku koordinator Program Kementerian Perumahan Rakyat RI diwarning untuk selektif merekrut tenaga lapangan yang menjalankan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Wakatobi. Demikian ditegaskan salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Aidin SH, Rabu (5/2).

Kata Aidin, hal itu dikarenakan adanya oknum pelaku program di lapangan yang mempolitisir sehingga terkesan program pemerintah pusat itu dijadikan lahan untuk meraup suara oleh pelaku program yang terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum Calon legislatif (Pilcaleg) 2014 bulan April mendatang.

"Kami sangat menyayangkan program BSPS di Kabupaten Wakatobi ini dipolitisasi. Itu terjadi karena Bappeda Kabupaten Wakatobi merekrut tenaga pendamping yang berasal dari Caleg Partai Politik (Parpol) tertentu dan maju dalam Pilcaleg nanti," terang Aidin SH, Tokoh Pemuda Kecamatan Wangi-Wangi, Rabu (5/2).

Menurut Aidin, Bappeda Kabupaten Wakatobi harusnya dalam melakukan perekrutan tenaga pendamping lapangan lebih selektif agar pelaksanaan program pemerintah pusat itu sesuai dengan harapan masyarakat.
"Padahal sejak awal Bappeda Wakatobi sudah mewanti-wanti bahwa program tersebut adalah non politis dan politisasi. Namun realisasi di lapangan berkata lain. Ini adalah salah satu bukti bahwa Bappeda Wakatobi dalam melaksanakan program pemerintah pusat tidak konsisten dan tidak siap," tukas Aidin.
(Peliput: Duriani)

Nomenklatur Baru, Hugua Rotasi Kabinetnya

WAKATOBI, Seputar Sultra --- Sekda Kabupaten Wakatobi, Drs Sudjiton MM mewakili Bupati Wakatobi, Ir Hugua melantik lima pejabat eselon II, satu pejabat eselon III dan dua pejabat eselon IV lingkup Pemkab Wakatobi diruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Selasa (4/4/2014).

Dalam sambutan singkatnya, Sudjiton mengatakan, pelantikan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Wakatobi tersebut merupakan pergantian nomenklatur dan pertimbangan lain sesuai kebutuhan birokrasi. Disamping itu juga merupakan dinamika dalam dunia birokrasi.

"Jadi intinya itu pergeseran nomenklatur," ungkapnya.

Kata Dia, pergantian nomenklatur yang telah melalui pembahasan di DPRD beberapa bulan lalu itu, merupakan sinkronisasi struktur birokrasi dari pemerintah pusat. Dimana, ada beberapa bidang disalah satu instansi yang harus dikembalikan ke instansi lain untuk memudahkan pengambilan kebijakan program di instansi terkait.

Tambahnya, semua pejabat baru yang dilantik diharapkan dapat menyesuaikan diri di masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, harus pintar menjabarkan tugas barunya sesuai target dan sasaran, agar makro daerah berdasarkan RPJMD dapat tercapai.

Pejabat yang dilantik yakni Drs Tawakal MSi, jabatan lama Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi menjadi Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.

Drs La Ode Hajifu MSi, jabatan lama Kadis Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi menjadi Kadis Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.

Drs La Jumadin, jabatan lama Kadis Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi, menjadi Kadis Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.

Kamarudin SPd MM, jabatan lama Kadis Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi, menjadi Kadis Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi.

Drs Hariadin, jabatan lama Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kabupaten Wakatobi, menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wakatobi.

Rahman Agus ST, jabatan lama kabid Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi, menjadi Kabid Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupatenn Wakatobi. Serta satu orang kepala seksi dan kasubid dibidang Tata Ruang.(Duriani)

Pemkab Wakatobi Segera Lelang Jabatan

WAKATOBI, (seputar Sultra) --- Rencana reformasi total birokrasi di Kabupaten Wakatobi dalam waktu dekat ini bukan berarti lelang jabatan seperti yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi lebih kepada menempatkan pejabat sesuai kapasitas, pengalaman dan spesifikasi pendidikannya.

Namun bukan berarti tidak bisa diterapkan di Kabupaten Wakatobi. sistim lelang jabatan harus dikondiskan dengan sistim dan instrumen di daerah. Dan jika itu terjadi, maka perlu waktu untuk merumuskannya, "Ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, Drs Sudjiton MM, kepada sejumlah awak media, saat ditemui di ruang kerjanya.

“Terkait lelang jabatan terlebih dahulu kita harus merumuskannya, bukannya buka mata langsung dilelang semua. Sistim dan instrument belum kuat dilakukan lelang jabatan di Kabupaten Wakatobi saat ini,” terang Sudjiton.

Mantan Kepala Bappeda Kota Baubau 13 tahun itu tidak menampik akan dilakukan lelang jabatan jika Kepala daerah (Bupati) secara spontan sudah menginstruksikan untuk dilakukan lelang jabatan.

"Jika seandainya Pak Bupati secara spontan sudah mengatakan agar dilakukan lelang jabatan misalnya dimulai dari Camat dan eselon tiga lainnya, ya sudahlah kita pasti lakukan,” ucap Sudjiton.

Menurutnya, jika lelang jabatan terlaksana maka besar kemungkinan akan dimulai dari eselon tiga seperti jabatan Camat. Karena jabatan Camat itu harus memiliki kemampuan yang lebih dibanding eselon tiga lainnya.

“Kalau eselon tiga level Camat sudah dilelang, saya kira itu akan menjadi langkah awal lelang jabatan,” tuturnya.

Dikatakannya, kenapa eselon tiga level Camat langkah awal jika dilakukan lelang jabatan. Karena Camat itu merupakan jabatan strategis setingkat eselon tiga yang menguasai wilayah.

"Jika jabatan Camat dilakukan pelelangan, saya kira kompetisi kita ke sana akan sehat. Dan disaat kita lakukan pelelangan jabatan saya kira sudah mulai ada perpaduan dari seluruh aparatur-aparatur kita,” pungkas Sudjiton.
(Peliput: Duriani)