Tiga Pelajar dan Empat Pemuda Gondol Warung Warga di Sorawolio

BAUBAU, Seputar Sultra --- Tiga orang pelajar dan empat pemuda menggasak sebuah warung milik La Ode Idi, warga warga Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, pekan lalu dengan menggunakan mobil rental. Sayangnya aksi penggasak warung ini ketahuan dan diamuk warga setempat. Polisi berhasil mengamankan enam pelaku, sementara satu pelaku berhasil kabur.

Kapolsek Sorawaolio Iptu Muslimin melalui Kanit Reskrim Polsek Sorawolio Brigpol Muhammad Amrin SH saat ditemui Selasa (4/2) mengungkapkan, ketujuh pelaku itu masing-masing berinisial WU, MN, LI, LA, HN, DY dan WN. Polisi juga mengamankan seorang gadis bernama Ika yang ikut dalam mobil tersebut. Namun statusnya masih sebatas saksi karena saat kejadian, Ika sedang tidur di dalam mobil.

Amrin menuturkan aksi pencurian ini dilakukan sekitar pukul 03.00 Wita, dini hari, di warung milik La Ode Idi, usai menghadiri acara joget di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Senin (27/1). Kata Brigpol Muh Amrin, awalnya tersangka WN sebagai sopir mobil menyuruh pelaku lainnya menjebol pintu warung dengan merusak gembok menggunakan obeng. Pelaku kemudian mengeluarkan isi warung berupa barang dagangan dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil avanza bernopol DT 3518 XY (Mobil rental, red) yang mereka sewa.

Namun aksi kejahatan para pelaku tersebut diketahui warga setempat (saksi, red) yang curiga melihat kendaraan parkir tidak jauh dari warung korban. Setelah saksi mendekati mobil dan mengecek bagasinya, saksi tersebut melihat sejumlah isi warung milik korban. Ia pun berteriak bahwa ada pencuri lalu membangunkan warga sekitar.

"Aksi kejar-kejaran pun terjadi, tapi tidak lama akhirnya para pelaku ditangkap warga. Sementara mobil pelaku diamuk massa. Nanti sekitar pukul 07.00 Wita pihak Polsek Sorawolio mengamankan para pelaku dan barang bukti," ujarnya.

Brigpol Amrin mengatakan dari penuturan tersangka WU, aksi pencurian warung ini sudah tiga kali dilakukan. Dua kali di Kecamatan Lawele dan sekali di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio dengan menggunakan mobil rental. Modusnya, pelaku mendatangi warung sepi menggunakan mobil rental, kemudian melakukan pencurian. Amrin juga mengatakan berdasarkan pengakuan pelaku, pencurian ini dilakukan untuk membayar rental mobil yang mereka sewa selama tiga hari. Ditambahkannya, saat ini enam pelaku pencurian itu sudah dititip di sel tahanan Lembaga Pemasyarakat Kota Baubau, sambil menunggu proses hukumnya.

"Barang bukti, satu unit mobil, obeng, satu jerigen minyak goreng, delapan kilo gula pasir, satu toples permen, dan satu buah tas warna hitam diamankan di Polsek Sorawolio. Para pelaku diancam pasal 363 tentang pencurian subsider pasal 362 jo 55, 56 KUHP, dikenakan pula pasal perlindungan anak," pungkasnya.
(Peliput : Amirul - Editor: Jamil)

TPA Wakonti Baubau Siap Dinilai Tim Adipura

BAUBAU, Seputar Sultra --- Tempat Penampungan Akhir (TPA) kita baubau yang berlokasi di Kelurahan Wakonti Kecamatan Wolio Kota Baubau kini siap di niliai oleh tim Penilai Adipura tahap II.

" Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang kami lakukan Kota Baubau bisa salah satu dukungan untuk menjadi kota adipura dan TPA wakonti sudah siap untuk dinilai, " ucap Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran Kota Baubau,Yusuf Hibali, saat ditemui di TPA wakonti, Selasa (4/2)

Yusuf menjelaskan, TPA tersebut sudah dimaksimalkan, kata dia, begitu sampah sudah ada pihaknya langsung menimbun dengan tanah.

" kita langsung tutup itu agar lingkungan di derah sini tidak tercemar dengan aktivitas kita. terbutkti dengan setiap sampah-sampah di kelurhan itu kita sudah sortir dengan baik, " kata Yusuf

pihaknya juga menjelaskan selain untuk adipura pihaknya juga akan terus berusaha yang lebih baik untuk menangani dan pemanfaatan samapah. Dengan dilakukannya terbaik, pihaknya mengatakan jika sudah melakukan yang terbaik maka pemerintah Kota Baubau Khusunya Dinas kebrsiahan akan mendapat bantuan dari pusat.

Yusuf Juga Menjelaskan, kalau TPA Kota Baubau untuk 2014 sudah mengusulkan bantuan tehknologi dari bantuan APBN. Bantuan tersebut kata dia, bagaimana dalam pemanfaat gas yang di peroleh dari sampah tersebut, dan timbangan dalam mengukur berapa ton sampah yang di produksisetiap hari, dan penambahan Zonabaru baru lokasi TPA

" Namaun bantuan itu harus dibaringi denga kerja keras kita, "tutur Yusuf

Yusuf berharap agar kedepannya untuk TPA Kota Baubau agar bisa dimanfaatkan lebih baik lagi agar dalam penaganan masalah sampah tidak lagi menajdi masalah yang utama dalam Kota Baubau. dan fasilitas seperti Armada agar diremajakan agar dalam pengangkutan sampah tidak ada hambatan, "tutupnya(Peliput :Nardin)

Sejumlah Pihak Masih Klaim, Sengketa Lahan di Eks Pasar Sentral Belum Tuntas

BAUBAU, Seputar Sultra --- Sengketa lahan di eks pasar sentral Baubau masih belum tuntas, pasalnya sejumlah pihak masih mengklaim memiliki lahan di lokasi itu. Masalah sengketa lahan itu kini masih ditangani pemerintah Kota Baubau. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Peduli Masyarakat Pedagang (FPMP) eks kebakaran, Saruli ketika ditemui usai menghadiri rapat sengketa lahan di aula Kantor Walikota Baubau, pekan lalu.

Kata Saruli, jika persoalan tersebut telah selesai, pihaknya kemudian akan melakukan langkah-langkah merelokasi para pedagang sehingga pasar tersebut dapat kembali difungsikan dengan baik.

Menurut dia, Pasar Sentral Lama merupakan pasar tradisional di Kota Baubau dan yang menanganinya adalah pemerintah. Ketika pasar tersebut terbakar beberapa orang malah mengklaim memiliki sebagian lahan ditempat itu. Sedangkan sejumlah pemilik lahan lain tidak mengklaim karena lahan tersebut masih berstatus kuo.

"Saya hanya bisa mengklarifikasi bahwa kios-kios yang ada di sana itu Pasar Sentral Lama tersebut yang punya adalah pemerintah," tuturnya.

Lurah Tomba, Aris Mahmud SIP MSi yang lokasi eks pasar sentral berada di wilayahnya ketika ditemui mengatakan masalah tersebut masih ditangani Pemkot. Pihaknya sendiri masih menunggu hasil dari Pemkot dan saat ini yang dilakukan terkati sengketa lahan itu yakni melakukan sosialisasi, pendataan, serta mencari informasi yang ada.

"Ada banyak versi, sehingga kemarin (pekan lalu-red) Sekda memimpin rapat untuk mengakomodir versi -versi yang ada, sehingga pak sekda meminta sejarah lahan dan tanah tersebut, tentunya ini melibatkan seluruh stakeholder," tuturnya.

Dia juga mengakui hingga kini belum ada penyelesaian karena masih dikumpulkan sejarah-sejarah tentang kepemilikan tanah tersebut. "Kita tetap menunggu dari atasan," tutupnya. (Peliput: Masrun)

Pemkot Bau-bau Belum Atur Regulasi Keuangan BPJS

BAUBAU, Seputar Sultra --- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan sejak Januari 2014. Hingga kini, terdaftar 475.132 jiwa peserta BPJS Kesehatan lingkup Cabang Baubau. Mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas, termasuk beberapa dokter pribadi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Hanya saja, sampai sekarang belum ada aturan yang ditetapkan Pemkot Baubau soal regulasi tata kelola keuangan dan pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan," ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Jenal M Sambas saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/2).

Ia menyebutkan, Januari lalu BPJS Kesehatan telah menyalurkan biaya pelayanan kesehatan (kapitasi) kepada Pemkot Baubau lebih dari Rp 300 juta. Tetapi dana tersebut belum bisa disalurkan ke setiap fasilitas kesehatan (faskes) sebab belum ada landasan hukum yang mengatur soal regulasi itu.

"Seharusnya Pemkot sudah menetapkan aturan itu. Untuk mengingatkan mereka, BPJS Kesehatan telah melayangkan surat sebanyak dua kali kepada Pemkot. Bahkan, saya telah bertemu langsung Sekda beberapa waktu lalu. Tapi sampai saat ini belum ditetapkan aturannya" katanya.

Padahal, jauh sebelumnya pada November 2013 lalu, melalui surat edaran No 440/8130/SJ, Mendagri telah menginstruksikan kepada seluruh daerah agar dana pelayanan kesehatan JKN yang telah menjadi Pendapatan Daerah sesegera mungkin dikembalikan seutuhnya kepada Puskesmas atau RSUD (faskes) untuk dapat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan.

Selain itu, dalam Permenkes No 71/2013 tentang pelayanan kesehatan pada era JKN, menyebutkan bahwa faskes tingkat I seperti Puskesmas sudah harus bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, darurat medis termasuk pelayanan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan kefarmasian sesuai PerUU.

"Nah, bagaimana faskes bisa melayani maksimal, kalau biayanya belum diterima? Oleh karena itu harapan kami, Pemkot dapat segera mengatur regulasi tata kelola dan pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan itu, agar setiap faskes dapat meningkatkan pelayanannya. Semua itu atas dasar amanah pelayanan kita pada masyarakat," ucap Jenal.(Peliput: Eka Dermawan)