Di Konawe Selatan, Kakanwil Kemenag Sultra Beri Bimbingan Manasik Haji Kepada 102 Jemaah

Kendari – Kakanwil Kemenag Prov. Sultra, H. Muhamad Saleh didampingi Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hj. Marni memberikan bimbingan manasik haji bagi 102 jemaah haji se Kabupaten Konawe Selatan bertempat di Aula Kantor Kemenag Kab. Konawe Selatan. Dalam arahannya, Kakanwil mengajak seluruh jemaah untuk bersyukur atas nikmat dan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah SWT menunaikan ibadah haji karena tidak semua orang mampu dan sehat serta sempat melaksanakan ibadah haji. Ada yang mampu, tapi tidak sehat. Ada yang sehat, tapi tidak sempat, dan berbagai macam hambatan sehingga belum bisa ke tanah suci. Dikatakannya, Pemerintah dalam hal ini Kemenag, menginginkan penyelenggaraan haji tahun ini adalah penyelenggaraan ibadah haji yang nyaman. Untuk itu sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang secara garis besarnya Undang Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang baru ini mencakup pembinaan, pelayanan dan perlindungan, imbuhnya. Diurainya, tanggungjawab Kemenag memberikan pembekalan melalui bimbingan manasik haji kepada para jemaah haji seperti yang dilaksanakan saat ini sehingga memperoleh pengetahuan yang utuh dan paripurna tentang seluruh rangkaian dan tata cara pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. “Pembinaan manasik haji diberikan kepada jemaah haji secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Dua kali ditingkat kabupaten dan 8 kali ditingkat kecamatan. Sehingga, total jumlah manasik haji yang harus diterima oleh jamaah haji sebelum berangkat adalah sebanyak 10 kali,” ungkapnya. Namun demikian Muhamad Saleh mengimbau, jemaah haji memperbanyak membaca literatur mengenai pelaksanaan ibadah haji, untuk melengkapi pemahaman terkait proses penyelenggaraan ibadah haji sehingga bisa meraih haji yang mabrur. Muhamad Saleh menambahkan, selain menerima bimbingan manasik haji, jemaah juga wajib diberikan pembinaan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena, saat ini Pemerintah menekankan istithaah kesehatan bagi para calon jamaah haji sebelum melakukan pelunasan biaya haji. Oleh karena itu mari jaga kesehatan dengan baik, rajin berolahraga ringan sehingga betul-betul dapat dipastikan tidak ada halangan kesehatan bagi jemaah untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Tak lupa Kakanwil mengajak kepada seluruh hadirin untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas karena sepanjang sejarah perhajian Indonesia, tahun ini merupakan lonjakan kuota haji paling besar dengan jumlah mencapai lebih dari 241.000 jemaah haji Indonesia yang berdampak pada penambahan kuota di Sulawesi Tenggara yang mencapai 2.114 jemaah.

KPU Konsel Disorot

ANDOOLO – Sorotan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan (Konsel) menyangkut dugaan kejanggalan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) semakin memanas. Kecaman kali ini datang dari anggota Komisi III DPRD Konsel.
Anggota Komisi III DPRD Konsel, Yuli Yati melihat, rekruitmen PPK oleh komisioner KPU Konsel menuai kejanggalan.
Yuli menyatakan, dalam rekrutmen PPK beberapa nama tercatat sebagai pengurus partai politik (parpol). “Yakni atas nama Rukman. Yang bersangkutan mantan caleg PDIP di Dapil II Konsel. Dan PPK Benua atas nama Hasan S sebagai Ketua PAC Benua. Kok diloloskan. Komisioner KPU seharusnya paham aturan soal pengurus parpol yang daftar sebagai penyelenggara,” ujar Yuli.
Yuli menilai, ada yang tidak beres terhadap transparansi rekrutmen PPK kali ini.
Dia mengatakan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2015 Pasal 18 huruf E tentang tata kerja KPU disebutkan secara jelas. “Di dalamnya itu baik PPS maupun PPK untuk menjabat bukan pengurus parpol. Kalaupun ia ada masa jedah lima tahun dari pengurus yang dibuktikan dengan surat pengunduran dirinya sebagai pengurus parpol. Bukan saat dia menjadi caleg dan pengurus parpol di tahun yang sama lantas mendaftar PPK sehingga diloloskan. Tetapi ada jeda lima tahun dari kepengurusannya sebagai pengurus parpol,” ujarnya.
Yuli menanggapi, komisioner KPU Konsel yang meloloskan PPK berasal dari parpol seolah komisioner KPU Konsel tak paham soal aturan. “Nah ini ternyata telah diloloskan, berarti komisioner tidak paham PKPUnya sendiri,” sorotnya.
Kedua, lanjut dia, terdapat guru-guru yang sertifikasi lantas lolos menjadi penyelenggara. “Itukan bukan soal diskriminatifnya. Tetapi kita lihat dulu apakah dia sertifikasi atau tidak. Ini ada polemik guru sertifikasi. Sementara guru sertifikasi itu kan 12 jam mengajarnya dan hampir seminggu. Guru yang bersangkutan pula digaji dengan sertifikasinya. Kalau merangkap sebagai penyelenggara bagaimana efektifitas yang bersangkutan dalam bekerja. Mestinya harus ada pilihan antara sertifikasi dan peran penyelenggaranya,” ungkapnya.
Berbagai kejanggalan itu, Yuli menduga ada titip menitip dan money rekrutmen oleh komisioner terhadap pendaftar. “Dan ini akan terus kami telusuri jika tak ada tanggapan ataupun langkah yang dilakukan komisioner KPU Konsel terkait dugaan kejanggalan itu,” tandasnya.
Sementera itu, salah seorang pengurus Lembaga Pemerhati Pemilu, Samsuddin mengungkapkan, pihaknya akan menelusuri adanya dugaan kejanggalan itu.
“Kami lembaga pemerhati pemilu bersih di Konsel akan menulusuri kejanggalan rekrutmen PPK kali ini. Dengan kejanggalan ini kami menduga adanya titip menitip dan money rekrutmen PPK kepada oknum komisioner KPU Konsel. Dan ini akan kami laporkan kepada penegak hukum,” tandas Samsuddin. (r4/b/din)