Oknum Anggota DPRD Kota Kendari Dilaporkan ke Kepolisian

Kendari, --- Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari berinisial LWM dilapor ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (25/5/2015) terkait dugaan mencabuli seorang wanita berinisial AY (17 tahun).
AY yang didampingi pengacaranya mengungkapkan, awal terjadinya pencabulan ini sekitar April lalu. Ketika itu, dirinya sedang sakit dan LWM menawarkan untuk mengobati dengan dalih memiliki kemampuan menyembukan penyakit
Dalam proses pengobatan tersebut ungkapnya, dirinya mengalami sakit dibagian perut. Tetapi dalam pengobatannya LWM justru menggerayangi bagian-bagian sensitif ditubuhnya
“Saya sempat mempertanyakannya tetapi katanya ini bagian dari proses pengobatan yang dilakukannya. Selain itu selesai mengobati dia mencoba menciumi saya,” jelas AY di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda Sultra
Sementara itu pengacara AY, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya mendampingi korban sebagai pengacara karena adanya permintaan dari keluarga korban
Adapun akibat dari tindakan dari oknum anggota DPRD Kota Kendari asal PDIP tersebut terancam diganjar  Pasal 489 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tetapi pasal ini masih mungkin berubah kata Andre, sebab hal tersebut menjadi wewenang penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban
“Penyidik tentunya tidak akan salah menentukan pasal. Tetapi jika kita lihat dari UU KUHP LWM terancam pasal 284 dan 289 tentang pencabulan, perzinaan dan pelecehan,” tutur Andre.

KENDARI – Dituding mencabuli seorang wanita berinisial  AY (17 tahun), oknum anggota DPRD Kota Kendari berinisial LWM dilapor ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (25/5/2015).

AY yang didampingi pengacaranya mengungkapkan, awal terjadinya pencabulan ini sekitar April lalu. Ketika itu, dirinya sedang sakit dan LWM menawarkan untuk mengobati dengan dalih memiliki kemampuan menyembukan penyakit.

Dalam proses pengobatan tersebut ungkapnya, dirinya mengalami sakit dibagian perut. Tetapi dalam pengobatannya LWM justru menggerayangi bagian-bagian sensitif ditubuhnya.

“Saya sempat mempertanyakannya tetapi katanya ini bagian dari proses pengobatan yang dilakukannya. Selain itu selesai mengobati dia mencoba menciumi saya,” jelas AY di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda Sultra.

Sementara itu pengacara AY, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya mendampingi korban sebagai pengacara karena adanya permintaan dari keluarga korban.

Adapun akibat dari tindakan dari oknum anggota DPRD Kota Kendari asal PDIP tersebut terancam diganjar  Pasal 489 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tetapi pasal ini masih mungkin berubah kata Andre, sebab hal tersebut menjadi wewenang penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.

“Penyidik tentunya tidak akan salah menentukan pasal. Tetapi jika kita lihat dari UU KUHP LWM terancam pasal 284 dan 289 tentang pencabulan, perzinaan dan pelecehan,” tutur Andre. (**Rasman)

- See more at: http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4706/126/#sthash.WyOK6YB1.dpuf

obati dengan dalih memiliki kemampuan menyembukan penyakit. - See more at: http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4706/126/#sthash.WyOK6YB1.dpuf

KENDARI – Dituding mencabuli seorang wanita berinisial  AY (17 tahun), oknum anggota DPRD Kota Kendari berinisial LWM dilapor ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (25/5/2015).

AY yang didampingi pengacaranya mengungkapkan, awal terjadinya pencabulan ini sekitar April lalu. Ketika itu, dirinya sedang sakit dan LWM menawarkan untuk mengobati dengan dalih memiliki kemampuan menyembukan penyakit.

Dalam proses pengobatan tersebut ungkapnya, dirinya mengalami sakit dibagian perut. Tetapi dalam pengobatannya LWM justru menggerayangi bagian-bagian sensitif ditubuhnya.

“Saya sempat mempertanyakannya tetapi katanya ini bagian dari proses pengobatan yang dilakukannya. Selain itu selesai mengobati dia mencoba menciumi saya,” jelas AY di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda Sultra.

Sementara itu pengacara AY, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya mendampingi korban sebagai pengacara karena adanya permintaan dari keluarga korban.

Adapun akibat dari tindakan dari oknum anggota DPRD Kota Kendari asal PDIP tersebut terancam diganjar  Pasal 489 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tetapi pasal ini masih mungkin berubah kata Andre, sebab hal tersebut menjadi wewenang penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.

“Penyidik tentunya tidak akan salah menentukan pasal. Tetapi jika kita lihat dari UU KUHP LWM terancam pasal 284 dan 289 tentang pencabulan, perzinaan dan pelecehan,” tutur Andre. (**Rasman)

- See more at: http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4706/126/#sthash.WyOK6YB1.dpuf

KENDARI – Dituding mencabuli seorang wanita berinisial  AY (17 tahun), oknum anggota DPRD Kota Kendari berinisial LWM dilapor ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (25/5/2015).

AY yang didampingi pengacaranya mengungkapkan, awal terjadinya pencabulan ini sekitar April lalu. Ketika itu, dirinya sedang sakit dan LWM menawarkan untuk mengobati dengan dalih memiliki kemampuan menyembukan penyakit.

Dalam proses pengobatan tersebut ungkapnya, dirinya mengalami sakit dibagian perut. Tetapi dalam pengobatannya LWM justru menggerayangi bagian-bagian sensitif ditubuhnya.

“Saya sempat mempertanyakannya tetapi katanya ini bagian dari proses pengobatan yang dilakukannya. Selain itu selesai mengobati dia mencoba menciumi saya,” jelas AY di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda Sultra.

Sementara itu pengacara AY, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya mendampingi korban sebagai pengacara karena adanya permintaan dari keluarga korban.

Adapun akibat dari tindakan dari oknum anggota DPRD Kota Kendari asal PDIP tersebut terancam diganjar  Pasal 489 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tetapi pasal ini masih mungkin berubah kata Andre, sebab hal tersebut menjadi wewenang penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.

“Penyidik tentunya tidak akan salah menentukan pasal. Tetapi jika kita lihat dari UU KUHP LWM terancam pasal 284 dan 289 tentang pencabulan, perzinaan dan pelecehan,” tutur Andre. (**Rasman)

- See more at: http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4706/126/#sthash.WyOK6YB1.dpuf

KENDARI – Dituding mencabuli seorang wanita berinisial  AY (17 tahun), oknum anggota DPRD Kota Kendari berinisial LWM dilapor ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (25/5/2015).

AY yang didampingi pengacaranya mengungkapkan, awal terjadinya pencabulan ini sekitar April lalu. Ketika itu, dirinya sedang sakit dan LWM menawarkan untuk mengobati dengan dalih memiliki kemampuan menyembukan penyakit.

Dalam proses pengobatan tersebut ungkapnya, dirinya mengalami sakit dibagian perut. Tetapi dalam pengobatannya LWM justru menggerayangi bagian-bagian sensitif ditubuhnya.

“Saya sempat mempertanyakannya tetapi katanya ini bagian dari proses pengobatan yang dilakukannya. Selain itu selesai mengobati dia mencoba menciumi saya,” jelas AY di ruang pemeriksaan Dit Reskrim Polda Sultra.

Sementara itu pengacara AY, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya mendampingi korban sebagai pengacara karena adanya permintaan dari keluarga korban.

Adapun akibat dari tindakan dari oknum anggota DPRD Kota Kendari asal PDIP tersebut terancam diganjar  Pasal 489 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tetapi pasal ini masih mungkin berubah kata Andre, sebab hal tersebut menjadi wewenang penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.

“Penyidik tentunya tidak akan salah menentukan pasal. Tetapi jika kita lihat dari UU KUHP LWM terancam pasal 284 dan 289 tentang pencabulan, perzinaan dan pelecehan,” tutur Andre. (**Rasman)

- See more at: http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/4706/126/#sthash.WyOK6YB1.dpuf

KPU Konsel Disorot

ANDOOLO – Sorotan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan (Konsel) menyangkut dugaan kejanggalan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) semakin memanas. Kecaman kali ini datang dari anggota Komisi III DPRD Konsel.
Anggota Komisi III DPRD Konsel, Yuli Yati melihat, rekruitmen PPK oleh komisioner KPU Konsel menuai kejanggalan.
Yuli menyatakan, dalam rekrutmen PPK beberapa nama tercatat sebagai pengurus partai politik (parpol). “Yakni atas nama Rukman. Yang bersangkutan mantan caleg PDIP di Dapil II Konsel. Dan PPK Benua atas nama Hasan S sebagai Ketua PAC Benua. Kok diloloskan. Komisioner KPU seharusnya paham aturan soal pengurus parpol yang daftar sebagai penyelenggara,” ujar Yuli.
Yuli menilai, ada yang tidak beres terhadap transparansi rekrutmen PPK kali ini.
Dia mengatakan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2015 Pasal 18 huruf E tentang tata kerja KPU disebutkan secara jelas. “Di dalamnya itu baik PPS maupun PPK untuk menjabat bukan pengurus parpol. Kalaupun ia ada masa jedah lima tahun dari pengurus yang dibuktikan dengan surat pengunduran dirinya sebagai pengurus parpol. Bukan saat dia menjadi caleg dan pengurus parpol di tahun yang sama lantas mendaftar PPK sehingga diloloskan. Tetapi ada jeda lima tahun dari kepengurusannya sebagai pengurus parpol,” ujarnya.
Yuli menanggapi, komisioner KPU Konsel yang meloloskan PPK berasal dari parpol seolah komisioner KPU Konsel tak paham soal aturan. “Nah ini ternyata telah diloloskan, berarti komisioner tidak paham PKPUnya sendiri,” sorotnya.
Kedua, lanjut dia, terdapat guru-guru yang sertifikasi lantas lolos menjadi penyelenggara. “Itukan bukan soal diskriminatifnya. Tetapi kita lihat dulu apakah dia sertifikasi atau tidak. Ini ada polemik guru sertifikasi. Sementara guru sertifikasi itu kan 12 jam mengajarnya dan hampir seminggu. Guru yang bersangkutan pula digaji dengan sertifikasinya. Kalau merangkap sebagai penyelenggara bagaimana efektifitas yang bersangkutan dalam bekerja. Mestinya harus ada pilihan antara sertifikasi dan peran penyelenggaranya,” ungkapnya.
Berbagai kejanggalan itu, Yuli menduga ada titip menitip dan money rekrutmen oleh komisioner terhadap pendaftar. “Dan ini akan terus kami telusuri jika tak ada tanggapan ataupun langkah yang dilakukan komisioner KPU Konsel terkait dugaan kejanggalan itu,” tandasnya.
Sementera itu, salah seorang pengurus Lembaga Pemerhati Pemilu, Samsuddin mengungkapkan, pihaknya akan menelusuri adanya dugaan kejanggalan itu.
“Kami lembaga pemerhati pemilu bersih di Konsel akan menulusuri kejanggalan rekrutmen PPK kali ini. Dengan kejanggalan ini kami menduga adanya titip menitip dan money rekrutmen PPK kepada oknum komisioner KPU Konsel. Dan ini akan kami laporkan kepada penegak hukum,” tandas Samsuddin. (r4/b/din)

Harapan Kubu Agung Jelang Putusan PTUN

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyidangkan perkara dualisme kepengurusan Partai Golkar, akan menggelar sidang pembacaan putusan, Senin (17/5).
Putusan ini memang sangat penting untuk dua kubu kepengurusan Partai Golkar. Yakni Partai Golkar versi munas Bali dan versi Munas Jakarta. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) “mengancam” tidak akan mensahkan calon kepala daerah dari partai yang berkonflik dan tidak ada keputusan hukum berkekuatan tetap maupun islah.
“Saya optimistis putusan PTUN Senin besok akan memecahkan rekor kebuntuan kemandirian intelektual hakim dalam memutuskan, dengan mengedepankan demokrasi demi keadilan,” ujar Kuasa Hukum DPP Golkar hasil Munas Ancol, JS Simatupang, Minggu (17/5).
Optimisme JS Simatupang didasari sejumlah fakta dan akan berpegang pada aturan hukum yang ada. Misalnya, khusus untuk partai politik, terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang di dalamnya mengatur bahwa perselisihan internal partai diselesaikan di mahkamah partai. Aturan tercantum dalam Pasal 32 ayat 5, dimana keputusan bersifat final dan mengikat.
“Khusus buat Partai Politik berdasarkan UU Partai Politik, bahwa demokrasi tidak bisa direkayasa karena kebutuhan sekelompok orang. Inilah yang diperjuangkan Golkar Munas Ancol yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Golkar,” ujar JS.(gir/jpnn)

Tak Lama Lagi Baharuddin-Pili Akan Deklarasi

RAHA-Dalam waktu yang tak lama lagi,dr H LM Baharuddin, salah seorang bakal calon Bupati Muna periode 2015-2020, akan mendeklarasikan diri dihadapan publik Kabupaten Muna, bersama calon pasangannya.
“Kalau bukan akhir bulan Mei, Insya Allah  awal Juni saya akan deklarasi,”tegas dr H LM Baharuddin ketika diwawancarai jurnalis koran ini, Sabtu (10/5).

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Muna ini juga sekaligus memberi bocoran terhadap awak media, terkait balon wakil yang akan mendampinginya menghadapi pertarungan menuju Muna 1 dan Muna 2 nantinya. “Setelah kami melakukan konsultasi dengan DPW PAN, balon terkuat yang akan mendampingi saya nanti adalah La Pili. Terkait maksud ini saya sudah menyampaikannya langsung kepada La Pili, dan dia setuju,”gamblangnya.

Sesuai hasil survey, elektabilitas La Pili kata dr Baharuddin berada pada posisi teratas dari calon-calon lainnya, sehingga PAN memiliki keyakinan yang begitu kuat pasangan ini bisa melangkah dengan mulus kedepan.  Selain elektabilitas lanjut dia, sosok La Pili merupakan sosok yang cukup dekat dengan  dr H LM Baharuddin dan telah menjalin komunikasi baik jauh sebelumnya.
” Dari dulu komunikasi kami  lancar. Dia sama dengan sama saya, yaitu punya perasaan yang sama dan komunikasinya nyambung,”ulasnya.

Mengenai partai koalisi lanjut dia, PAN hampir dipastikan akan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana La Pili bernaung. “Koalisi yang hampir pasti adalah dengan PKS, tinggal rekomendasi dari DPP yang kami tunggu,”ujarnya.

Ditanya soal rival-rival balon bupati dan wabup yang mulai menebar baliho di sejumlah sudut-sudut strategis di Kota Raha, dr Baharuddin tak bergeming. “Tidak ada yang berat, yang berat itu ‘melawan’ hawa nafsu. Balon-balon yang akan tampil ini kan pernah tampil di Pilkada 2010 lalu, jadi tak ada yang berat,”entengnya sembari tersenyum dan sedikit mengurai canda. (sra/hum)

SBY: Jangan Sampai Mundur, 20 Oktober Pelantikan Pengganti Saya

Jakarta - Presiden SBY meminta kepada semua pihak untuk terus menjaga stabiltas politik jelang suksesi kepemimpinan pada 20 Oktober nanti. SBY berharap tidak ada suatu hal yang dapat mengganggu agenda tersebut yang berdampak pada pemunduran waktu.

"Pada 20 Oktober nanti saya akan digantikan oleh presiden hasil pemilu ini. Saya harap seluruh pihak menempati agenda nasional ini, jangan sampai mundur. Mari kita berusaha supaya tanggal 20 Oktober nanti tepat melantik presiden pengganti saya," ujar SBY dalam pembukaan sidang kabinet di kantornya, Jumat (11/7/2014).

SBY mendengar bahwa ada tudingan yang dialamatkan kepada pemerintah dan dirinya terkait kecurangan pemilu. SBY membantah tegas hal tersebut.

"Posisi saya jelas, baik secara pribadi maupun kepala negara saya berada di tengah. Harus menjadi bagian dari solusi dan mengelola isu ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang mengira presiden punya power untuk mmpengaruhi hasil pilpres. Saya katakan, tidak ada," tegas SBY.

SBY mengatakan bahwa perselisihan pemilu sesuai konstitusi diberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi (MK)untuk memutuskan. Sehingga kekuasaan tidak berada pada presiden melainkan ada pada KPU dan MK.

"Tetapi secara moral saya bertanggungjawab bahwa pilpres ini secara baik dan demokratis," tutupnya. Mega Putra Ratya

Puskaptis: Kami Siap Dibubarkan Jika Jokowi-JK Pemenang Pilpres

Jakarta - Lembaga survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menepis quick count mereka yang memenangkan Prabowo-Hatta pesanan. Mereka siap diaudit dan dibubarkan jika terbukti salah.

Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid mengatakan lembaganya netral dan profesional dalam melaksanakan proses quick count pilpres 9 Juli kemarin. Ia tidak takut jika lembaganya diaudit.

"Mau diaudit kapan aja kami siap. Mau subuh kek, magrib, atau kapan, kita siap. Kita lembaga profesional bukan abal-abal," kata Husin saat dihubungi detikcom via telepon Kamis (10/7/2014) malam.

Husin pun menantang seluruh lembaga survei untuk duduk bersama membuat pernyataan ke publik. Ia bahkan berani bertaruh Puskaptis membubarkan diri atau dibubarkan jika 22 Juli nanti KPU resmi mengumumkan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres.

"sekarang semua lembaga survei itu bertanding berani nggak. Semua duduk bareng sama-sama bikin pernyataan. Kalau hasil resmi KPU Jokowi menang, saya siap membubarkan puskaptis," ucap Husin.

"Sebaliknya, kalau lembaga lain itu yang salah, harus berani juga membubarkan diri atau dibubarkan. Dari situ nanti masyarakat bisa melihat mana lembaga yang kredibel. Itu yang fair," sambung Husin. Herianto Batubara 

Puskaptis: Kita Bukan Abal-abal Terlait Quick Count-nya Menangkan Prabowo-Hatta

Jakarta - Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menepis anggapan quick count mereka yang memenangkan Prabowo-Hatta adalah pesanan. Mereka mengklaim bekerja profesional.

"Kita lembaga profesional bukan abal-abal," kata Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid saat dihubungi detikcom via telepon Kamis (10/7/2014) malam.

Kata Husin, Puskaptis melakukan berbagai metode ilmiah dalam menggelar quick count 2014. Ia mengaku cuek jika ada pihak-pihak yang meragukan hasil survei lembaganya.

"Silahkan, ya terserah kalau ada orang yang meragukan Puskaptis. Metode kita yang jelas ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuh Husin.

"Sekarang saya kasih contoh ya, dulu lembaga lain bilang Pilgub DKI satu putaran itu tidak ada terbukti. Puskaptis dulu bilang dua putaran terbukti, tapi nggak ada yang ribut-ribut. Jadi kita lihat nanti siapa yang nggak kredibel," ucap Husin.

Dalam quick count kemarin, ada 4 lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo-Hatta. Salah satunya Puskaptis yang memenangkan pasangan nomor urut satu dengan 52,05 persen mengalahkan Jokowi-JK di 47,95 persen. Margin errornya plus minus 1 persen.

Sementara itu ada 8 lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi-JK. Mereka adalah Litbang Kompas, RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, LSI-Denny JA, IPI, Poltracing Institute dan Populi Center. Herianto Batubara

Real Count DKI versi Tim Jokowi-JK: Prabowo Kalah 4,68%

Jakarta - Tim kampanye Jokowi-JK menggelar real count Pilpres untuk wilayah DKI Jakarta. Data yang dihitung didapat dari formulir C1 yang dikumpulkan dari seluruh TPS se DKI Jakarta.

"Berdasarkan tabulasi suara berbasis C1, Prabowo-Hatta 46,76% dan Jokowi JK 53,24%," kata Ketua Tim Kampanye DKI Jakarta Jokowi-JK, Boy Sadikin di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014).

Boy mengatakan, angka tersebut didapat dari data yang telah masuk sebesar 96%. Total TPS di DKI Jakarta sebanyak 12.408 TPS dengan total suara sah 5.301.560 suara dan suara tidak sah 75.130 suara.

"Dari data di atas kita imbau agar seluruh pengurus, kader simpatisan dan relawan untuk tetap mengawal dan mengamankan suara rakyat," katanya.

Data itu akan menjadi pegangan tim Jokowi-JK hingga perhitungan final KPU pada 22 Juli nanti. Data DKI Jakarta dianggap penting karena dinilai sebagai indikator hasil nasional.

"Ini penting karena DKI Jakarta adalah miniatur Indonesia dan barometer perpolitikan nasional bahkan internasional," kata Koordinator Pengamanan Suara Jokowi-JK, Djarot Saifullah Hidayat. Nur Khafifah

Hormati Perbedaan, Jaga Kebersamaan Demi Suksesnya Pilpres 2014

Jakarta - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tinggal 1 bulan lagi menuju 9 Juli 2014, berbagai aktivitas dilakukan baik oleh Tim sukses, pendukung maupun oleh para kandidat untuk 'merebut' hati rakyat agar mau memberikan mandat kepadanya.

Pemilihan kali ini diikuti 2 (dua) kandidat yang diusung koalisi partai. Koalisi poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) mengusung Calon Presiden Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Jusuf Kala sebagai Calon Wakil Presiden.

Di pihak lain, koalisi poros Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengusung calon Presiden Prabowo Subianto berpasangan dengan calon Wakil Presiden Hata Rajasa yang terakhir menjabat sebagai Menko Ekonomi dan juga ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Pertarungan pilpres kali ini semakin menarik karena dalam strategi pemenangan masing-masing kandidat melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, tokoh agama, aktivis berbagai disiplin ilmu, musisi, tokoh agama bahkan melibatkan masyarakat umum sebagai tim sukses. Berbagai upaya dilakukan oleh para tim sukses untuk mengkampanyekan masing-masing kandidatnya agar diterima masyarakat, mulai dari keberhasilan-keberhasilan kandidatnnya hingga mengeksploitasi hal-hal negatif yang pernah dilakukan oleh saingan masing-masing.

Berbagai upaya dan cara yang dilakukan oleh masing-masing kandidat dan tim sukses untuk meraup dukungan dan simpati masyarakat luas, namun jangan sampai menghalalkan berbagai prilaku dan tindakan serta mengumbar fitnah yang dapat merusak keharmonisan bersama, jangan sampai merusak kedamaian yang sudah baik dalam masyarakat. Presiden SBY dalam sambutannya juga sempat mengimbau agar masyarakat turut serta mensukseskan pemilu presiden ini, kesuksesan dan ketenangan dalam masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan masing-masing kandidat, namun juga tanggungjawab kita semua. “Saya mengajak semua untuk memastikan masyarakat kita makin rukun, bersatu, dan penuh toleransi. Kita prihatin terhadap toleransi yang sering tidak berjalan seperti yang diharapkan” ucap SBY.

Pentingnya menjaga kerukungan dan persatuan antar semua komponen untuk mensukseskan Pilpres dan juga menciptakan kedamaian dalam masyarakat menjadi perhatian semua pihak, mengingat dalam Pilpres kali ini semakin hari dinamikanya semakin tinggi. Hal ini terkait isu maraknya kampanye hitam, isu netralitas aparat, isu SARA dan lain sebagainya. Perhatian ini menjadi penting agar semua pihak dapat memahami bahwa apa pun hasil pilpres, siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, Indonesia harus tetap damai dan harmonis satu sama lain. Pertarungan dan perbedaan cukup dalam kompetisi saja, dan harus dilaklukan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat, karena sesungguhnya kita semua bersaudara.

Emha Ainun Najib atau yang dikenal dengan sapaan Cak Nun bersama kelompok Kiai Kanjeng, menyinggung tentang pelaksanaan dan dinamika pemilihan presiden (Pilpres), di mana Cak Nun mengingatkan kepada para jamaah untuk tetap menjaga kerukunan serta mewaspadai berbagai gerakan yang hendak memecah belah umat.

Tantowi: Jokowi-JK Offside, Prabowo-Hatta Santun

Jakarta - Debat calon presiden dan wakil presiden tahap pertama telah selesai digelar pada Senin (9/6/2014) malam. Politisi Partai Golongan Karya, Tantowi Yahya mengaku puas dengan debat malam ini.

Apalagi duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selama debat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Sementara kubu Joko Widodo - Jusuf Kalla sering tak menjawab subtansi pertanyaan.

"Mereka (Prabowo-Hatta) menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau yang di sana (Jokowi-JK)) suka offside. Yang ditanya apa, dijawabnya apa. Kemudian mengkritisi pribadi. Jadi offsidenya banyak," kata Tantowi yang juga anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta usai acara debat.

Tantowi mengatakan dari debat itu bisa melihat tipe dua calon presiden dan wakil presiden yang akan 'bertarung' pada 9 Juli nanti. Duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menurut Tantowi adalah calon seorang pemimpin yang visioner dengan ide besar yang akan dieksekusi oleh kabinetnya dengan ketat.

Sementara duet Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan calon pemimpin tipe pekerja. "Jadi tidak perlu planning yang penting kerja, kerja, kerja dan seterusnya," kata Tantowi usai debat capres dan cawapres di Balai Kartini, Jakarta malam ini.

Setelah melihat dua tipe calon pemimpin tersebut menurut Tantowi, rakyat sudah memiliki gambaran calon pemimpin yang akan dia pilih. "Rakyat mau yang bagaimana, perlu seorang pekerja, tapi tidak tau negara ini mau dibawa ke mana, atau pemimpin dengan perencanaan yang jelas dari semua aspek. Aspek kesejahteraan, kepastian hukum, dan seterusnya," kata Tantowi.

Tantowi memuji penampilan Prabowo-Hatta yang dalam debat malam ini tampil santun. Berbeda dengan duet Jokowi-JK yang banyak menjawa pertanyaan yang tidak ditanya dan memberikan jawaban yang tidak masuk dalam susbtansi debat.

Terkait pertanyaan JK tentang isu HAM menurut Tantowi, Prabowo dan Hatta sudah menjawab dengan gamblang. Dia menilai kubu Jokowi-JK tak lagi mempermasalah isu tersebut. "Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia juga jelas," kata Tantowi. 

Perang Bintang Jokowi-Prabowo

Jakarta, (Seputar Sultra) --- Nama sejumlah purnawirawan Jenderal TNI menjadi incaran dua kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi )-Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hal itu terlihat dari sederet nama jenderal dalam daftar tim kampanye nasional, Kamis (29/5/2014).

Mereka menempati berbagai posisi, dari posisi kunci sebagai dewan penasihat sampai juru bicara alias jubir.  Dan berikut adalah nama sejumlah jenderal tersebut:

1. Wiranto (Dewan Penasihat tim kampanye Jokowi-JK)
2. Sutiyoso (Dewan penasihat tim kampanye Jokowi-JK)
3. M Yusuf (Wakil Ketua tim kampanye Jokowi-JK)
4. Fachrul Rozy (Anggota Penggalangan tim kampanye Jokowi-JK)
5. George Toisutta (Wakil Ketua tim kampanye Prabowo-Hatta)
6. Burhanuddin (Wakil Ketua tim kampanye Prabowo-Hatta)
7. Moekhlas Sidik (Wakil Ketua tim kampanye Prabowo-Hatta)
8. Sudrajat (Juru Bicara tim kampanye Prabowo-Hatta)

Kecuali Soedirman, Gerindra: Prabowo Tak Ada Tandingan

Jakarta, (Seputar Sultra) --- Waketum Gerindra Edhy Prabowo membanggakan prestasi capres Prabowo Subianto semasa menjadi prajurit. Edhy menyebut tak ada jenderal lain yang sebanding dengan Prabowo, kecuali Jenderal Soedirman.

"Prabowo tidak ada tandingan dibanding jenderal lain, kecuali Soedirman,‎" kata Edhy di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Rabu (28/5/2014).

Prabowo disebut Edhy memiliki segudang prestasi sebagai tentara terutama prestasinya dalam operasi di lapangan.

‎"Banyak prestasinya, dalam pertempuran sampai pembebasan warga negara Inggris dan Amerika di Aceh tanpa korban. Berkat Prabowo TNI mendapat urutan nomor tiga di mata dunia‎," ujar dia.

Edhy menolak Prabowo disebut dipecat dari TNI. Istilah yang tepat menurut dia adalah dipensiundinikan.

"Yang benar bukan dipecat, tapi dipensiundinikan," katanya.

KPK berharap terungkapnya kasus Haji di Kemenag dapat membantu menurunkan ongkos naik haji

Jakarta - Kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama kini telah naik ke level penyidikan dan menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka. KPK berharap terungkapnya kasus ini dapat membantu menurunkan ongkos naik haji.

"Paling tidak apa yang dilakukan KPK bisa membantu penyelengaraan haji lebih baik lagi, apakah ongkos haji lebih murah dan lebih baik," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama, KPK menyita sejumlah dokumen. Johan mengklaim penyitaan tersebut tak akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan haji.

"Data yang disita tentu berkaitan dengan penyelenggaraan haji, tapi tahun 2012-2013. Saya kira yang tahun ini tidak terganggu," tuturnya.

KPK menetapkan tersangka Suryadharma terkait kasus pengelolaan dana haji 2012-2013. Diduga ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

Terkait Kasus Haji, KPK Sita HP Anggito , Kenapa KPK Tak Sita HP Suryadharma Ali?

Jakarta - handphone milik Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu disita KPK. itu dianggap menyimpan jejak-jejak tersangka kasus korupsi dana haji, handphone milik Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu disita KPK. Jika handphone Anggito disita, kenapa handphone Suryadharma Ali tak turut disita KPK?

"Tidak disita, kan belum tentu tidak ada jejak tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Suryadharma Ali (SDA) saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Johan menilai disita atau tidaknya handphone milik Menteri Agama yang baru mengundurkan diri itu adalah kewenangan penyidik.

"Itu kewenangan penyidik," ujarnya.

Terkait penyitaan tersebut KPK akan meminta klarifikasi langsung kepada Anggito. Namun belum ada jadwal pemeriksaan hingga kini.

"Biasanya tentu nanti bisa diminta klarifikasi. Minggu ini belum ada pemeriksaan saksi-saksi, karena penyidik masih mendalami hasil penggeledahan kemarin," tutur Johan.

caleg perempuan raih kursi DPRD Kendari

Kendari, (Inmas Sultra) --- Sebanyak 13 calon anggota legislatif perempuan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, lolos menjadi anggota DPRD Kendari berdasarkan hasil pleno KPU Kendari, 20-21 April lalu.

"Caleg perempuan yang berhasil duduk di DPRD Kendari ini mewakili lima dapil yang ada di Kendari," kata Ketua KPU Kendari Hayani Imbu di Kendari, Kamis.

Ia mengatakan, untuk dapil I Kendari meliputi Kecamatan Kendari dan Kendari Barat, dari sembilan kursi terdapat enam orang perempuan yakni Suri Sahriah dan Noviana dari Demokrat, Normadiah Banawula dari Nasdem, Hennyu Handayani Latjinta dari PDIP, Fitri Rifai dari PKS, dan Nining Saranani dari Gerindra.

Selanjutnya untuk dapil II Kendari meliputi Kecamatan Poasia dan Abeli, dari enam kuota kursi terdapat satu perempuan yakni Rusyawati dari PPP.

Untuk dapil III Kendari terdiri Kecamatan Kambu dan Baruga, dari lima kuota kursi DPRD, terdapat satu perempuan yakni Rostina Tarimana dari PKS.

Dapil IV Kendari yang terdiri Kecamatan Kadia dan Wuawua, dari tujuh kuota kursi DPRD Kendari, terdapat satu perempuan yakni Hamida Sudu dari Hanura.

Sedangkan dapil V Kendari, dari delapan kuota kursi, terdapat empat perempuan yakni Gunartin dari PKB, Nurlin Surunudin dari Golkar, Siti Nurham dari PAN, dan Suri Zamzam dari Demokrat.

Menurut Hayani, dengan perolehan 13 kursi dari total 35 kursi, maka legislator perempuan di DPRD Kendari periode 2014-2019 melebihi 30 persen.

Sebagian Besar Muka Baru, Ini Caleg-Caleg yang Lolos DPR SULTRA

KENDARI, Seputar Sultra.com --- KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merampungkan penghitungan hasil pileg. PDIP meraih kursi terbanyak untuk DPR Dari 45 kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, 26 diantaranya akan diisi wajah baru. Dari rekapitulasi hasil perolehan suara Caleg DPRD yang digelar KPU Provinsi Sultra, 26 wajah baru yang berasal dari sejumlah Partai Politik (Parpol) itu berhasilmemperoleh suara terbanyak bersama 19 Caleg petahana yang kembali lolos menjadi anggota DPRD.

Dari hasil rekapitulasi KPU, wajah baru tersebut terdiri dari tiga orang dari Partai Nasdem, enam orang dari PAN, tiga orang dari Partai golkar, empat orang dari PDIP, empat orang dari Partai Gerindra, lima orang dari Partai Demokrat, satu orang dari PPP dari satu orang dari PKS.

Wajah baru dari Partai Nasdem terdiri dari Sudarmanto berasal dari dapil satu, Alkalim berasal dari dapil empat, kemudian Hj Yati Lukman berasal dari Dapil lima. Kemudian dari PAN yakni, Adnan Lubis, berasal dari Dapil dua, Adriatma Dwi Utama dari Dapil satu, Hj Wa Ode Farida dan HJ Muniarti M Ridwan masing-masing dari Dapil tiga.

Selanjutnya wajah baru dari Partai Gerindra yakni, Iqbal Abdullah Baffadal berasal dari Dapil satu, Iksan Ismail dari Dapil empat, A Bustam, dari Dapil dua dan H Joni Samsudin dari Dapil lima. Kemudian dari Partai Golkar yakni H Syahrul Beddu dari Dapil lima, Wahyu Ade Pratama dari Dapil enam, kemudian Surunudin Dangga dari Dapil dua.

Kemudian untuk PDIP yakni Muhamad Jafar dari Dapil lima, Litanto dari dapil enam, Abdul Malik Silondae dari Dapil dua, kemudian La Ode Sefu dari Dapil tiga. Lalu Partai demokrat yakni, LM Taufan Alam dari Dapil tiga, Hj Wa Ode Salmatiah dari Dapil empat, H Jumardin dan Nur Ihsan Umar masing-masing dari Dapil lima, kemudian HJ Isyatim Syam dari Dapil enam. Untuk satu wajah baru dari PPP yakni, Syafrudin dari dapil dua. Selanjutnya satu wajah baru juga dari PKS yakni Rasyid dari Dapil dua.

Sedangkan wajah lama anggota DPRD yang akan kembali menduduki kursi DPRD yakni tiga orang dari PAN yang terdiri dari, Abdul Rahman Saleh, Suwandi Andi dan Syamsul Ibrahim. Kemudian empat orang dari PKS terdiri dari, La Pili, Yaudu Salam Adjo, Muhamad Poli dan Abu Bakar Lagu.
Selanjutnya tiga orang dari Partai Golkar yang terdiri dari Amirudin Nurdin, Suryani Imran dan H Ruslimin Mahdi. Selanjutnya Muhamad Endang dari partai Demokrat, Nursalam Lada dari PDIP, Mardamin dari Partai Hanura, Muhamad Irfani Thalim dari PKB dan Rasid Sawal dari PPP.

Secara keseluruhan perolehan kursi Parpol, kursi terbanyak diraih oleh PAN sebanyak sembilan kursi, kemudian disusul Partai Golkar tujuh kursi, lalu Partai Demokrat enam kursi, disusul PKS dan PDIP masing-masing lima kursi, Partai Gerindra empat kursi, kemudian Partai Nasdem dan Hanura masing-masing tiga kursi, selanjutnya PPP dua kursi dan PKB satu kursi.

Ini 5 Caleg Asal Sultra yang Lolos Ke Senayan

KENDARI, Seputar Sultra.com --- Hasil Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Telah usai. Lima Partai Politik (Parpol) dipastikan mendapat jatah masing-masing satu kursi DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra). Lima Parpol tersebut yakni PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra dan PPP. Hal itu berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Parpol yang digelar KPU Provinsi Sultra, di hotel Clarion, Kamis (24/4) malam.

Berikut perolehan Suara Partai :

1. PAN memperoleh suara 271.231, 
2. Golkar 178.294, 
3. Demokrat 126.764, 
4. Gerindra 123.954,  
5. PPP 99.140

Untuk yang memperoleh suara terbanyak yakni :

1. Asnawati Hasan (Caleg PAN), dengan perolehan suara 131.520
2. Ridwan Bae (Caleg Golkar), dengan perolehan suara 91.747
3. Umar Arsal (Caleg Demokrat) sebanyak 52.650
4. Haerul Saleh (Caleg Gerindra) sebanyak 30.820
5. Amirul Tamim (Caleg PPP)  sebanyak 48. 477 suara

Inilah Tanggapan Anas Terkait perolehan suara Partai Demokrat menurun tajam

Jakarta - Dalam hasil quick count beberapa lembaga, perolehan suara Partai Demokrat menurun tajam jika dibandingkan dengan hasil Pileg 2009. Menurut eks Ketum PD yang kini jadi tahanan KPK, Anas Urbaningrum, kasus korupsi menjadi faktor penyebab merosotnya suara PD.

"Pasti ada faktor itu (kader PD yang terjerat korupsi-red), tapi kerja pemerintah tidak memuaskan publik juga menjadi faktor lain," ujar Anas di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Menurut Anas, suara PD pada Pemilu kali ini agak terdongkrak oleh program konvensi Capres. Tak bisa dipungkiri, konvensi Capres yang diusung PD memang menjadi opsi politik baru di era demokrasi di Indonesia.

"Yang bekerja bukan hanya pak SBY sebagai Ketum, sebagai Presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, dan kader partai, tapi juga dibantu oleh kesebelasan konvensi. Kalau tidak ada kesebelasan konvensi tidak akan tembus 9-10 persen," jelasnya.

Meskipun kini mendekam di Rutan KPK, Anas tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Namun, Anas enggan menjawab partai apa yang dipilihnya, apakah tetap setia ke Partai Demokrat atau sudah berpindah ke partai lain.

"Kalau itu Luber dan Jurdil dong," kilah Anas.

Rhoma Irama tak mau jemawa disebut sukses Katrol suara PKB

Jakarta - Rhoma Irama tak mau jemawa meski disebut-sebut sukses mengatrol suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pileg tahun ini. Bagi Rhoma, kesuksesan mendongkrak suara yang disebut 'Rhoma effect', merupakan penilaian dari masyarakat.

"Ya itu bisa saja masyarakat menilai seperti itu. Itu bukan klaim dari saya, itu penilaian dari masyarakat , jadi sah-sah saja," kata Rhoma ditemui wartawan di sela syuting di Jak-TV, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Rhoma menilai kesuksesan PKB menggalang suara hingga sekitar 9 persen merupakan hasil kerja keras mesin partai dan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

"Banyak juga unsur-unsur lain, terutama NU kemarin di bawah Said Aqil bergerak," sebutnya.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar, sebelumnya memuji sang Raja Dangdut yang berhasil membantu partainya memasuki posisi 5 besar versi hasil hitung cepat.

"Terima kasih kepada Bang Haji Rhoma Irama, calon presiden kita, yang memberikan efek luar biasa bagi pemilih-pemilih yang loyal fanatis bergerak memilih," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di kantor DPP PKB hari ini.

Cak Imin juga menyebutkan, PKB mendapatkan suara tambahan dari daerah-daerah baru yang menggemari karya-karya Rhoma. Selain Rhoma, sejumlah artis nasional lainnya juga dianggap Cak Imin telah membantu perolehan suara PKB.

Ahok Cawapres Jokowi, Akankah Gerindra memberi izin?

Jakarta - Politikus Gerinda Basuki Tjahaja Purnama mengatakan butuh izin partainya jika ingin menjadikannya cawapres bagi capres PDIP Jokowi. Akankah Gerindra memberi izin?

"Ahok pernah memberikan statemen dia akan tetap di DKI, demikian juga statemen dari Pak Prabowo," kata Wasekjen Gerindra Brigjen TNI (Purn) Anwar Ende kepada wartawan di DPP Gerindra, Jl Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan.

Anwar mengatakan Ahok diharapkan menyelesaikan tugasnya di DKI selama satu periode. Gerindra juga sudah mewakafkan Ahok untuk DKI.

"Kan kontraknya memang lima tahun," ujarnya.

Meski demikian, ternyata masih ada peluang Ahok naik ke level lebih tinggi. "Kecuali ada situasi mendesak," ujarnya tanpa menjelaskan situasi mendesak yang dimaksud.