Secara Virtual, Kanwil Kemenag Sultra Dorong Sertifikasi Halal Produk di Tempat Wisata

Kolaka, (SeputarSULTRA) - Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sultra bersama Satgas JPH Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan layananan sertifikasi Halal On the Spot, sebagai bentuk dukungan program Pemerintah mengakselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di destinasi wisata. 

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) dan Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam giat Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) di 3.000 Desa Wisata. 

Dipusatkan di kawasan wisata Pantai Tamborasi Kab. Kolaka, Kakanwil Kemenag Sultra H Muhamad Saleh mengikuti secara virtual kegiatan akselerasi sertifikasi halal di 3.000 Desa Wisata yang disiarkan secara virtual serentak se Indonesia ini. Turut hadir, Kabid Penais Zakat Wakaf dan Ketua DWP Kanwil Kemenag Sultra, Kepala Kemenag Kab. Kolaka, Tim BPJPH Kemenag RI, Satgas BPJPH Prov. Sultra, Perwakilan Dinas Pariwisata Kab. Kolaka, Pemerintah Kec. Iwoimendaa dan Kades Tamborasi, Kepala KUA se Kab. Kolaka, serta para pelaku Usaha. 

"Hari ini, akselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan-minuman di 3.000 Desa Wisata kita laksanakan melalui sinergi kolaborasi antara BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, usai menyapa para peserta kegiatan dan stakeholder di berbagai daerah melalui teleconference di Jakarta, Sabtu (4/5/2024). 

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) yang terus digulirkan dalam rangka menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024 mendatang," sambungnya. 

 WHO-2024 di 3.000 Desa Wisata bertujuan menyosialisasikan dan mengedukasikan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha produsen produk makanan dan minuman di sekitar destinasi wisata. Edukasi dilakukan melalui lima aktivitas, yakni: (1) Kampanye Wajib Halal Oktober 2024, (2) Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha, (3) Layanan Pendaftaran Sertifikasi Halal on the spot atau di lokasi, (4) Layanan Konsultasi Jaminan Produk Halal, dan (5) Coaching Clinic. 

Dikesempatan ini, Kakanwil H Muhamad Saleh melaporkan perkembangan program sertifikasi halal di Sultra. Hingga saat ini, telah terbit 6.721 sertifikat halal dari sejumlah 7.631 pengajuan. Saleh juga melaporkan tentang masalah yang dihadapi Rumah Potong Hewan (RPH) yang belum tersertifikasi halal. 

"Namun, kami terus melakukan koordinasi secara masif dengan pemerintah daerah untuk segera mendorong RPH-RPH yang tersebar di kab/kota se Sultra, berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan pelatihan juru sembelih hewan. Bahkan ini sudah berlangsung satu angkatan, kurang lebih dua minggu lalu dilaksanakan," jelas Saleh. 

Muhamad Saleh memastikan, Kanwil Kemenag Sultra dan stakeholder yang ada siap mendukung dan menyukseskan seluruh kegiatan terkait dengan Wajib Halal Oktober 2024 yang merupakan program mandatori. Diketahui, sosialisasi kewajiban sertifikasi halal terus digencarkan BPJPH. Pada 2023, 

BPJPH menggelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal yang digelar serentak di 1.012 titik lokasi di seluruh Indonesia. Giat itu bahkan memperoleh Rekor MURI sebagai kampanye serentak terbesar di Indonesia. Tahun ini, BPJPH melanjutkan kegiatan sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 melalui serangkaian kegiatan. 

Pada 5 Maret lalu, BPJPH menggelar Sosialisasi WHO 2024 serentak di 5.040 titik lokasi se-Indonesia. Kemudian pada 15 Maret 2024 BPJPH juga menggelar layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot serentak di 405 titik lokasi di 27 provinsi. Lalu pada 4 April lalu, BPJPH juga melaksanakan Sosialisasi Wajib Halal melalui Pengawasan Terpadu Sektor Hulu di Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas dan Produk Makanan dan Minuman serentak di 1.068 titik lokasi di 34 provinsi.

Kakanwil Kemenag Sultra bersama Satgas BPJPH Tinjau Produk Daging Hasil Sembelihan di Hypermart Kendari

Kendari – Dalam rangka menyukseskan sosialisasi Wajib Halal Oktober (WHO) tahun 2024, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. H. Muhamad Saleh bersama tim Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Satgas Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan peninjauan secara langsung pengawasan jaminan produk daging hasil sembelihan di beberapa lokasi. Pada kesempatan ini Kakanwil bersama Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Kemenag RI, Adhe Marmita dan Satgas BPJPH Perwakilan Sultra melakukan pengawasan produk di Kota Kendari dengan sasaran daging hasil sembelihan yang ditawarkan di pasar Modern The Park (Hypermart) Kendari. Jumat (5/4/2024). Dijelaskan Kakanwil kehadirannya bersama tim BPJPH dalam rangka meninjau langsung produk makanan maupun minuman dan terlebih khusus produk daging hasil sembelihan yang dijajakan pihak Hypermart Kendari sekaligus mensosialisasikan program wajib halal Oktober 2024. Pengawasan dan sertifikasi produk halal ini menjadi penting tidak hanya kepada masyarakat sebagai konsumen namun juga sangat penting bagi pemilik usaha untuk memberikan kepastian bahwa produk yang dijual sudah memenuhi sertifikasi halal oleh pemerintah. Selain itu, lanjutnya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan adanya label halal pada kemasan produk. Dengan adanya kepercayaan konsumen distribusi produk yang dipasarkan dapat diperluas baik di tingkat nasional maupun kancah global. “Dan juga halal sebagai brand yang memiliki nilai tambah karena terjamin proses produksi sehingga memiliki nilai tambah sebuah produk, ” pungkasnya. Store General Manager Hypermart Kendari, Saripratomo menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Satgas Halal di hypermart Kendari. Ia berharap dengan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan satgas BPJPH dapat memberikan kepastian produk yang ditawarkan telah memenuhi sertifikasi halal dan layak untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Terima kasih atas sosialisasi dan pengawasannya, dengan sertifikasi halal masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk berbelanja di tempat kami, “tandasnya.

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh pada 12 Maret 2024

Jakarta --- Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 H/2024 M jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1445 H yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Minggu (10/3/2024). “Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1445 H jaruh pada Selasa, 12 Maret 2024 M,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1445 H. Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. "Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di berada di atas ufuk dengan ketinggian antara - 0° 20‘ 01“ (-0,33°) sampai dengan 0° 50‘ 01“ (0,83°)," kata Menag. "Dengan sudut elongasi antara 2 derajat 15 menit 53 detik sampai dengan 2 derajat 35 menit 15 detik," sambung Menag. Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1445 H, belum memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2021 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 134 titik di Indonesia. "Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 134 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal," ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Syakban menjadi 30 hari sehingga 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024. "Dengan penetapan ini, kami berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan," tutur Menag. Menanggapi adanya perbedaan penetapan awal Ramadan di masyarakat, Menag menyatakan ini merupakan hal yang wajar dan jangan sampai mengganggu ukhuwah atau persaudaraan. "Ada perbedaan itu lumrah. Tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai toleransi sehingga tercipta suasana kondusif," sambung Menag. Sidang Isbat 1 Ramadan 1445 H ini digelar secara luring dan dihadiri perwakilan ormas Islam, perwakilan Duta Besar negara sahabat, Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Kementerian PANRB Luncurkan 3 Aplikasi Anti Korupsi

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan tiga aplikasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, efisien dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tiga aplikasi tersebut yaitu Whistleblowing System (WBS), Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (Siharka) dan Sistem Pelaporan Gratifikasi Online (Silaga).

Peluncuran tiga aplikasi itu dilakukan dalam acara acara Reform Corner seri ke - 23 di ruang serbaguna Kementerian PANRB. “Kita harus menjadi pelopor berbagai kegiatan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan mampu memberikan pelayanan yang baik,” kata Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji kepada wartawan di kantornya, Selasa (19/05).

Dikatakan, aplikasi WBS sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu, namun karena ada kendala teknis maka baru bisa digunakan saat ini. Sehingga, menurutnya, peluncuran yang ada sekarang merupakan re-launching dari sistem yang sudah ada sebelumnya.

Untuk Siharka dan Silaga, lanjut Atmaji, akan memudahkan ASN untuk dapat melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak perlu datang ke KPK. Dua sistem ini juga sudah ditegaskan dalam kebijakan yang dibuat yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB, dan Surat Edaran (SE) No. 1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Untuk mengakselerasi upaya – upaya pencegahan pemberantasan korupsi, Kementerian PANRB sudah menyusun format pelaporan yang sederhana, yang tidak rumit seperti LHKPN di KPK, dan bisa dilakukan secara online. Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan dimanfaatkan secara nasional.

Inspektur Kementerian PANRB Devi Anantha mengatakan, pihaknya siap melakukan coaching clinic terhadap 3 aplikasi ini. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sedang mencoba melakukan audit secara reguler sehingga bisa menjadikan Kementerian PANRB bebas dari KKN. “Tiga aplikasi yang ada saat ini hanya merupakan hardware, tetapi yang kami butuhkan saat ini yaitu software yang paling berpengaruh terhadap perbaikan sistem di Kementerian PANRB,” kata Devi.

Menurutnya, ada tiga hal penting yang bisa menjadi software, yaitu integritas, komitmen tentang kompetisi, serta pimpinan yang kondusif. “Ini software dan soft control yang mau kita bangun. Kita siap membangun lingkungan kita menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

Direktur Transformasi Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Doris Becker memberikan dukungannya terhadap kegiatan yang mendorong manajemen integritas yang lebih baik. Karena menurutnya, integritas sangat penting untuk mencapai birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel. “Yang terpenting tidak hanya peluncuran 3 aplikasi ini tetapi implementasinya. Kami berharap aplikasi ini digunakan untuk melaporkan gratifikasi. Kami akan membuat pemantauan dan dalam beberapa bulan akan melakukan evaluasi agar bisa melihat apakah sudah baik atau belum,” kata Doris. (ns/HUMAS MENPANRB)

Nama Baru dari Kasus Prostitusi Artis Akan Dimunculkan

JAKARTA – Polisi akan memanggil seorang saksi baru untuk menguak kasus prostitusi kelas atas yang menyeret mucikari inisial RA sebagai tersangka. Saksi baru itu dipilih polisi dari daftar 200 nama yang pernah disebutkan oleh RA saat ia ditangkap, beberapa waktu lalu.
“Seorang saksi yang akan kami panggil merupakan salah satu dari 200 nama yang ada di dalam daftar RA,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Audie Latuheru pada Selasa (19/5) siang.
Dengan sedikit tertutup, Audie juga tidak mau menyebutkan identitas calon saksi tersebut. Polisi tampak berhati-hati dalam mengorek kasus ini.
Menurut Audie, saksi yang dipanggil hanya didatangkan untuk memberi keterangan, bukan untuk dijerat menjadi tersangka tambahan.
“Dalam minggu ini memang (dipanggil), mungkin Kamis atau Jumat. Siapa yang dipanggil, yang pasti perempuan. Namun, saya tidak akan menyebutkan identitasnya,” tutur Audie.
Kasus prostitusi kelas atas yang dikelola RA itu diduga melibatkan sejumlah nama artis untuk dijajakan kepada pengguna jasa bisnis haram tersebut. Selain RA, polisi mengonfirmasi bahwa seorang wanita berinisial AA juga telah diperiksa untuk kasus itu. AA yang diduga seorang artis itu diperiksa sebagai saksi.(kc)

BI Turunkan KPR dan Kendaraan

JAKARTA – Bank Indonesia melonggarkan loan to value (LTV) bagi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan kendaraan bermotor. Kebijakan ini diambil demi mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat.
Deputi Bank Indonesia Halim Alamsyah menuturkan, pelonggaran KPR dilakukan dengan menurunkan beban uang muka (down payment/DP) bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama. Besaran uang muka yang harus ditanggung konsumen turun dari 20 persen menjadi 10 persen.
Untuk kepemilikan rumah atau kendaraan pertama, besaran LTV dinaikkan dari 80 persen menjadi 90 persen. “Tentu akan ada pelonggaran LTV, tambahannya kemungkinan sekitar 10 persen. Jadi LTV dinaikkan rata-rata 10 persen untuk kepemilikan rumah pertama,” jelas Halim di gedung Bank Indonesia, Selasa (19/5).
Pelonggaran juga diberikan untuk konsumen yang hendak memiliki rumah kedua dan seterusnya. Namun Halim belum membeberkan besaran pelonggaran tersebut.
“Ada relaksasi sedikit (Untuk kepemilikan kedua). Yang jelas kami tidak ingin ciptakan bubble,” ujarnya.
Meski begitu, bank sentral masih mempertahankan larangan pemberian kredit bagi rumah yang belum selesai dibangun. Ini untuk melindungi konsumen dan bank dari risiko kredit.
Disinggung soal risiko kenaikan harga properti, bank sentral berjanji bakal mengamati pergerakan harga. “Jangan sampai gara-gara ini harga properti naik duluan,” katanya.
Kebijakan melonggarkan aturan LTV diyakini bakal mendongkrak kredit konsumsi di sektor perbankan sekitar Rp 80 triliun.
Bank sentral juga mendorong kebijakan pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat proyek infrastruktur.
“Untuk itu, Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur dan melanjutkan berbagai kebijakan struktural untuk menumbuhkan optimisme pelaku ekonomi terhadap perbaikan prospek ekonomi Indonesia,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo. (mc)

Suzuki Nex Rajai Kelas Matic

KENDARI – Suzuki Nex cukup pantas untuk disebut raja sirkuit untuk kelas motor matic. Kecepatan dan ketangguhannya saat beradu cepat di lintasan balap terbukti sulit dibendung oleh pesaing-pesaingnya.
Keperkasaan Suzuki Nex ini sudah dibuktikan sejak Kejurnas Motoprix 2015 Region V Sulawesi digelar di empat sirkuit yang berbeda.
Hal itu disampaikan Kabag Marketing Dealer Suzuki Sinar Galesong Pratama Kendari, Ugas, kemarin. Dia mengatakan pada Kejurnas Motoprix Region V seri IV yang digelar di Sirkuit Menara Keagungan, Kompleks Kantor Bupati Limboto, Gorontalo, Minggu 10 Mei 2015 lalu, Suzuki Nex kembali merajai sirkuit untuk kelas MP7.
Dua rider Suzuki yakni Yusri SA dan Andi Aksan Sumo yang membela Tim Suzuki SGM Racing Team Makassar kembali sukses membungkam lawan-lawannya dan berhasil naik podium juara I & II.
“Keberhasilan duo Suzuki di kelas MP7 ini merupakan hasil yang sangat maksimal yang patut untuk terus dipertahankan pada seri berikutnya. Kami optimis Suzuki Nex kembali berjaya di ajang balap cukup bergengsi ini,” ungkapnya.
Performa Suzuki Nex khususnya di ajang balap motor kelas matik juga membuktikan hal yang lain, yakni Nex memiliki teknologi sangat mumpuni dibanding yang lain. Selain gesit dan lincah, kata dia, Suzuki Nex juga terbukti sangat irit BBM.
“Dengan hasil terbaik yang diraih Suzuki Nex di ajang balap ini, kami tentu bangga menyebut Suzuki Nex adalah raja sirkuit di kelas motor matik,” akunya.
Meski demikian, Suzuki SGM Racing Team Makassar, tetap mewaspadai usaha tim lain yang sampai saat ini terus berupaya meredam laju Suzuki Nex.
“Keberhasilan Suzuki Nex di Seri IV Gorontalo, memberi tantangan tersendiri bagi tim Suzuki untuk menjajal kekuatan lawan di seri berikutnya,” ungkapnya. (p7/c/alp)

Harapan Kubu Agung Jelang Putusan PTUN

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyidangkan perkara dualisme kepengurusan Partai Golkar, akan menggelar sidang pembacaan putusan, Senin (17/5).
Putusan ini memang sangat penting untuk dua kubu kepengurusan Partai Golkar. Yakni Partai Golkar versi munas Bali dan versi Munas Jakarta. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) “mengancam” tidak akan mensahkan calon kepala daerah dari partai yang berkonflik dan tidak ada keputusan hukum berkekuatan tetap maupun islah.
“Saya optimistis putusan PTUN Senin besok akan memecahkan rekor kebuntuan kemandirian intelektual hakim dalam memutuskan, dengan mengedepankan demokrasi demi keadilan,” ujar Kuasa Hukum DPP Golkar hasil Munas Ancol, JS Simatupang, Minggu (17/5).
Optimisme JS Simatupang didasari sejumlah fakta dan akan berpegang pada aturan hukum yang ada. Misalnya, khusus untuk partai politik, terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang di dalamnya mengatur bahwa perselisihan internal partai diselesaikan di mahkamah partai. Aturan tercantum dalam Pasal 32 ayat 5, dimana keputusan bersifat final dan mengikat.
“Khusus buat Partai Politik berdasarkan UU Partai Politik, bahwa demokrasi tidak bisa direkayasa karena kebutuhan sekelompok orang. Inilah yang diperjuangkan Golkar Munas Ancol yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Golkar,” ujar JS.(gir/jpnn)

Kemenag Selidiki Keberadaan Gerakan ISIS di Sultra

Kendari, — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memantau dan menyelidiki keberadaan gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di daerah itu.

Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Mohamad Ali Irfan, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk melihat apakah di daerah itu sudah ada gerakan ISIS atau pemikiran yang mengarah ke ISIS.

“Tentunya kami senantiasa berupaya untuk menekan gerakan yang bisa merusak moral generasi kita yang cinta tanah air,” katan Irfan saat wawancara dengan sejumlah wartawan di Kendari,  beberawa waktu lalu.

Menurut Irfan, tim yang dibentuk tersebut tidak hanya memantau gerakan ISIS tetapi juga keberadaan Syiah di daerah itu.

“Tim yang terdiri dari penyuluh tersebut memiliki tugas lain untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait bahaya gerakan ISIS ataupun gerakan sejenis lainnya yang bisa memecah kesatuan,” katanya.

Kemenag Sultra, kata Irfan, juga telah berkoordinasi dengan Ormas Islam yang ada di daerah itu untuk bersama-sama menekan munculnya atau berkembangnya gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila.

“Yang paling utama juga adalah peran dari Ulama kita. Agar persoalan ini harus menjadi perhatian khusus,” pungkas Irfan. (Suparman-ant/Pudo)

Peringati HAB Ke-69, Kemenag Sultra Gelar Anjangsana

Kendari, — Keluarga Besar Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (31/12), melakukan anjangsana dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag RI ke-69 yang puncaknya jatuh pada 3 Januari 2015 mendatang.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Mohamad Ali Irfan itu, dimulai dari Perkampungan Mandiri Energi Kelurahan Puuwatu yang dihuni oleh kebanyakan para pemulung, kemudian ke Perkampungan Nelayan Tondonggeu dan terakhir di Panti Jompo Tresna Werdha “Minaula” Ranomeeto, Kendari.

Mohammad Ali Irfan, didampingi sejumlah jajaran pejabat eselon III dan IV lingkup Kemenag Sultra, Pembantu Rektor II IAIN Kendari, Pairin dan dari pihak Bank Syariah Mandiri.

Saat melakukan anjangsana tersebut, rombongan memberikan paket sembako kepada warga di Tiga titik lokasi sasaran anjangsana itu.

Irfan mengatakan, dari Tiga titik lokasi yang dikunjungi tersebut, ia paling terharu dengan kondisi Manula yang ada di Panti Jompo, karena mengingatkan bahwa siapapun akan menemui masa-masa tua seperti itu bila umur panjang.

Menurutnya, kunjungan seperti itu bisa makin menumbuhkan kecintaan kepada Sang Maha Pencipta sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan bahwa siapapun akan mendapati masa-masa tua.

“Saya akan menugaskan penyuluh agama untuk membantu memberikan pembinaan rohani kepada penghuni panti Jompo ini. Termasuk akan memberikan bantuan untuk membantu penyelesaian masjid lingkungan Panti Tresna Werda ini,” katanya.

Ke depan kata Irfan, kegiatan sosial seperti itu akan diperluas tidak hanya melakukan anjangsana ke sejumlah panti asuhan atau panti jompo, tetapi yang lebih menarik perhatian masyarakat adalah pernikahan massal.

“Ini sudah menjadi rencana kami yang harus dilakukan untuk peringatan HAB tahun berikutnya yakni mengadakan nikah massal,” katanya.

Saat berada di Perkampungan Mandiri Energi, Irfan mengapresiasi warga yang bisa menghasilkan produk menggunakan bahan bekas.

“Ke depan kita inginkan, pembinaan yang dilakukan Kemenag Sultra bukan hanya dari segi mental dan spiritual, tetapi bisa lebih diperluas yakni pembinaan dalam hal pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Ketua Panitia HAB, Samsuri, mengatakan peringatan HAB ke-69 ini, jajaran Kementerian Agama Provinsi Sultra, menggelar sejumlah kegiatan, salah satunya adalah anjangsana.

Ia berharap, adanya kegiatan itu menjadi salah satu penanda rasa syukur atas eksistensi Kementerian Agama selama ini dalam membantu pemerintah ikut membangun umat. (Suparman-ant/Pudo)

SBY: Jangan Sampai Mundur, 20 Oktober Pelantikan Pengganti Saya

Jakarta - Presiden SBY meminta kepada semua pihak untuk terus menjaga stabiltas politik jelang suksesi kepemimpinan pada 20 Oktober nanti. SBY berharap tidak ada suatu hal yang dapat mengganggu agenda tersebut yang berdampak pada pemunduran waktu.

"Pada 20 Oktober nanti saya akan digantikan oleh presiden hasil pemilu ini. Saya harap seluruh pihak menempati agenda nasional ini, jangan sampai mundur. Mari kita berusaha supaya tanggal 20 Oktober nanti tepat melantik presiden pengganti saya," ujar SBY dalam pembukaan sidang kabinet di kantornya, Jumat (11/7/2014).

SBY mendengar bahwa ada tudingan yang dialamatkan kepada pemerintah dan dirinya terkait kecurangan pemilu. SBY membantah tegas hal tersebut.

"Posisi saya jelas, baik secara pribadi maupun kepala negara saya berada di tengah. Harus menjadi bagian dari solusi dan mengelola isu ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang mengira presiden punya power untuk mmpengaruhi hasil pilpres. Saya katakan, tidak ada," tegas SBY.

SBY mengatakan bahwa perselisihan pemilu sesuai konstitusi diberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi (MK)untuk memutuskan. Sehingga kekuasaan tidak berada pada presiden melainkan ada pada KPU dan MK.

"Tetapi secara moral saya bertanggungjawab bahwa pilpres ini secara baik dan demokratis," tutupnya. Mega Putra Ratya

Puskaptis: Kami Siap Dibubarkan Jika Jokowi-JK Pemenang Pilpres

Jakarta - Lembaga survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menepis quick count mereka yang memenangkan Prabowo-Hatta pesanan. Mereka siap diaudit dan dibubarkan jika terbukti salah.

Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid mengatakan lembaganya netral dan profesional dalam melaksanakan proses quick count pilpres 9 Juli kemarin. Ia tidak takut jika lembaganya diaudit.

"Mau diaudit kapan aja kami siap. Mau subuh kek, magrib, atau kapan, kita siap. Kita lembaga profesional bukan abal-abal," kata Husin saat dihubungi detikcom via telepon Kamis (10/7/2014) malam.

Husin pun menantang seluruh lembaga survei untuk duduk bersama membuat pernyataan ke publik. Ia bahkan berani bertaruh Puskaptis membubarkan diri atau dibubarkan jika 22 Juli nanti KPU resmi mengumumkan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres.

"sekarang semua lembaga survei itu bertanding berani nggak. Semua duduk bareng sama-sama bikin pernyataan. Kalau hasil resmi KPU Jokowi menang, saya siap membubarkan puskaptis," ucap Husin.

"Sebaliknya, kalau lembaga lain itu yang salah, harus berani juga membubarkan diri atau dibubarkan. Dari situ nanti masyarakat bisa melihat mana lembaga yang kredibel. Itu yang fair," sambung Husin. Herianto Batubara 

Puskaptis: Kita Bukan Abal-abal Terlait Quick Count-nya Menangkan Prabowo-Hatta

Jakarta - Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menepis anggapan quick count mereka yang memenangkan Prabowo-Hatta adalah pesanan. Mereka mengklaim bekerja profesional.

"Kita lembaga profesional bukan abal-abal," kata Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid saat dihubungi detikcom via telepon Kamis (10/7/2014) malam.

Kata Husin, Puskaptis melakukan berbagai metode ilmiah dalam menggelar quick count 2014. Ia mengaku cuek jika ada pihak-pihak yang meragukan hasil survei lembaganya.

"Silahkan, ya terserah kalau ada orang yang meragukan Puskaptis. Metode kita yang jelas ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuh Husin.

"Sekarang saya kasih contoh ya, dulu lembaga lain bilang Pilgub DKI satu putaran itu tidak ada terbukti. Puskaptis dulu bilang dua putaran terbukti, tapi nggak ada yang ribut-ribut. Jadi kita lihat nanti siapa yang nggak kredibel," ucap Husin.

Dalam quick count kemarin, ada 4 lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo-Hatta. Salah satunya Puskaptis yang memenangkan pasangan nomor urut satu dengan 52,05 persen mengalahkan Jokowi-JK di 47,95 persen. Margin errornya plus minus 1 persen.

Sementara itu ada 8 lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi-JK. Mereka adalah Litbang Kompas, RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, LSI-Denny JA, IPI, Poltracing Institute dan Populi Center. Herianto Batubara

Real Count DKI versi Tim Jokowi-JK: Prabowo Kalah 4,68%

Jakarta - Tim kampanye Jokowi-JK menggelar real count Pilpres untuk wilayah DKI Jakarta. Data yang dihitung didapat dari formulir C1 yang dikumpulkan dari seluruh TPS se DKI Jakarta.

"Berdasarkan tabulasi suara berbasis C1, Prabowo-Hatta 46,76% dan Jokowi JK 53,24%," kata Ketua Tim Kampanye DKI Jakarta Jokowi-JK, Boy Sadikin di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014).

Boy mengatakan, angka tersebut didapat dari data yang telah masuk sebesar 96%. Total TPS di DKI Jakarta sebanyak 12.408 TPS dengan total suara sah 5.301.560 suara dan suara tidak sah 75.130 suara.

"Dari data di atas kita imbau agar seluruh pengurus, kader simpatisan dan relawan untuk tetap mengawal dan mengamankan suara rakyat," katanya.

Data itu akan menjadi pegangan tim Jokowi-JK hingga perhitungan final KPU pada 22 Juli nanti. Data DKI Jakarta dianggap penting karena dinilai sebagai indikator hasil nasional.

"Ini penting karena DKI Jakarta adalah miniatur Indonesia dan barometer perpolitikan nasional bahkan internasional," kata Koordinator Pengamanan Suara Jokowi-JK, Djarot Saifullah Hidayat. Nur Khafifah

Hormati Perbedaan, Jaga Kebersamaan Demi Suksesnya Pilpres 2014

Jakarta - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tinggal 1 bulan lagi menuju 9 Juli 2014, berbagai aktivitas dilakukan baik oleh Tim sukses, pendukung maupun oleh para kandidat untuk 'merebut' hati rakyat agar mau memberikan mandat kepadanya.

Pemilihan kali ini diikuti 2 (dua) kandidat yang diusung koalisi partai. Koalisi poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) mengusung Calon Presiden Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Jusuf Kala sebagai Calon Wakil Presiden.

Di pihak lain, koalisi poros Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengusung calon Presiden Prabowo Subianto berpasangan dengan calon Wakil Presiden Hata Rajasa yang terakhir menjabat sebagai Menko Ekonomi dan juga ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Pertarungan pilpres kali ini semakin menarik karena dalam strategi pemenangan masing-masing kandidat melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, tokoh agama, aktivis berbagai disiplin ilmu, musisi, tokoh agama bahkan melibatkan masyarakat umum sebagai tim sukses. Berbagai upaya dilakukan oleh para tim sukses untuk mengkampanyekan masing-masing kandidatnya agar diterima masyarakat, mulai dari keberhasilan-keberhasilan kandidatnnya hingga mengeksploitasi hal-hal negatif yang pernah dilakukan oleh saingan masing-masing.

Berbagai upaya dan cara yang dilakukan oleh masing-masing kandidat dan tim sukses untuk meraup dukungan dan simpati masyarakat luas, namun jangan sampai menghalalkan berbagai prilaku dan tindakan serta mengumbar fitnah yang dapat merusak keharmonisan bersama, jangan sampai merusak kedamaian yang sudah baik dalam masyarakat. Presiden SBY dalam sambutannya juga sempat mengimbau agar masyarakat turut serta mensukseskan pemilu presiden ini, kesuksesan dan ketenangan dalam masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan masing-masing kandidat, namun juga tanggungjawab kita semua. “Saya mengajak semua untuk memastikan masyarakat kita makin rukun, bersatu, dan penuh toleransi. Kita prihatin terhadap toleransi yang sering tidak berjalan seperti yang diharapkan” ucap SBY.

Pentingnya menjaga kerukungan dan persatuan antar semua komponen untuk mensukseskan Pilpres dan juga menciptakan kedamaian dalam masyarakat menjadi perhatian semua pihak, mengingat dalam Pilpres kali ini semakin hari dinamikanya semakin tinggi. Hal ini terkait isu maraknya kampanye hitam, isu netralitas aparat, isu SARA dan lain sebagainya. Perhatian ini menjadi penting agar semua pihak dapat memahami bahwa apa pun hasil pilpres, siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, Indonesia harus tetap damai dan harmonis satu sama lain. Pertarungan dan perbedaan cukup dalam kompetisi saja, dan harus dilaklukan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat, karena sesungguhnya kita semua bersaudara.

Emha Ainun Najib atau yang dikenal dengan sapaan Cak Nun bersama kelompok Kiai Kanjeng, menyinggung tentang pelaksanaan dan dinamika pemilihan presiden (Pilpres), di mana Cak Nun mengingatkan kepada para jamaah untuk tetap menjaga kerukunan serta mewaspadai berbagai gerakan yang hendak memecah belah umat.

Tantowi: Jokowi-JK Offside, Prabowo-Hatta Santun

Jakarta - Debat calon presiden dan wakil presiden tahap pertama telah selesai digelar pada Senin (9/6/2014) malam. Politisi Partai Golongan Karya, Tantowi Yahya mengaku puas dengan debat malam ini.

Apalagi duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selama debat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Sementara kubu Joko Widodo - Jusuf Kalla sering tak menjawab subtansi pertanyaan.

"Mereka (Prabowo-Hatta) menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau yang di sana (Jokowi-JK)) suka offside. Yang ditanya apa, dijawabnya apa. Kemudian mengkritisi pribadi. Jadi offsidenya banyak," kata Tantowi yang juga anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta usai acara debat.

Tantowi mengatakan dari debat itu bisa melihat tipe dua calon presiden dan wakil presiden yang akan 'bertarung' pada 9 Juli nanti. Duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menurut Tantowi adalah calon seorang pemimpin yang visioner dengan ide besar yang akan dieksekusi oleh kabinetnya dengan ketat.

Sementara duet Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan calon pemimpin tipe pekerja. "Jadi tidak perlu planning yang penting kerja, kerja, kerja dan seterusnya," kata Tantowi usai debat capres dan cawapres di Balai Kartini, Jakarta malam ini.

Setelah melihat dua tipe calon pemimpin tersebut menurut Tantowi, rakyat sudah memiliki gambaran calon pemimpin yang akan dia pilih. "Rakyat mau yang bagaimana, perlu seorang pekerja, tapi tidak tau negara ini mau dibawa ke mana, atau pemimpin dengan perencanaan yang jelas dari semua aspek. Aspek kesejahteraan, kepastian hukum, dan seterusnya," kata Tantowi.

Tantowi memuji penampilan Prabowo-Hatta yang dalam debat malam ini tampil santun. Berbeda dengan duet Jokowi-JK yang banyak menjawa pertanyaan yang tidak ditanya dan memberikan jawaban yang tidak masuk dalam susbtansi debat.

Terkait pertanyaan JK tentang isu HAM menurut Tantowi, Prabowo dan Hatta sudah menjawab dengan gamblang. Dia menilai kubu Jokowi-JK tak lagi mempermasalah isu tersebut. "Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia juga jelas," kata Tantowi. 

Perang Bintang Jokowi-Prabowo

Jakarta, (Seputar Sultra) --- Nama sejumlah purnawirawan Jenderal TNI menjadi incaran dua kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi )-Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hal itu terlihat dari sederet nama jenderal dalam daftar tim kampanye nasional, Kamis (29/5/2014).

Mereka menempati berbagai posisi, dari posisi kunci sebagai dewan penasihat sampai juru bicara alias jubir.  Dan berikut adalah nama sejumlah jenderal tersebut:

1. Wiranto (Dewan Penasihat tim kampanye Jokowi-JK)
2. Sutiyoso (Dewan penasihat tim kampanye Jokowi-JK)
3. M Yusuf (Wakil Ketua tim kampanye Jokowi-JK)
4. Fachrul Rozy (Anggota Penggalangan tim kampanye Jokowi-JK)
5. George Toisutta (Wakil Ketua tim kampanye Prabowo-Hatta)
6. Burhanuddin (Wakil Ketua tim kampanye Prabowo-Hatta)
7. Moekhlas Sidik (Wakil Ketua tim kampanye Prabowo-Hatta)
8. Sudrajat (Juru Bicara tim kampanye Prabowo-Hatta)

Kecuali Soedirman, Gerindra: Prabowo Tak Ada Tandingan

Jakarta, (Seputar Sultra) --- Waketum Gerindra Edhy Prabowo membanggakan prestasi capres Prabowo Subianto semasa menjadi prajurit. Edhy menyebut tak ada jenderal lain yang sebanding dengan Prabowo, kecuali Jenderal Soedirman.

"Prabowo tidak ada tandingan dibanding jenderal lain, kecuali Soedirman,‎" kata Edhy di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Rabu (28/5/2014).

Prabowo disebut Edhy memiliki segudang prestasi sebagai tentara terutama prestasinya dalam operasi di lapangan.

‎"Banyak prestasinya, dalam pertempuran sampai pembebasan warga negara Inggris dan Amerika di Aceh tanpa korban. Berkat Prabowo TNI mendapat urutan nomor tiga di mata dunia‎," ujar dia.

Edhy menolak Prabowo disebut dipecat dari TNI. Istilah yang tepat menurut dia adalah dipensiundinikan.

"Yang benar bukan dipecat, tapi dipensiundinikan," katanya.

KPK berharap terungkapnya kasus Haji di Kemenag dapat membantu menurunkan ongkos naik haji

Jakarta - Kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama kini telah naik ke level penyidikan dan menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka. KPK berharap terungkapnya kasus ini dapat membantu menurunkan ongkos naik haji.

"Paling tidak apa yang dilakukan KPK bisa membantu penyelengaraan haji lebih baik lagi, apakah ongkos haji lebih murah dan lebih baik," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama, KPK menyita sejumlah dokumen. Johan mengklaim penyitaan tersebut tak akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan haji.

"Data yang disita tentu berkaitan dengan penyelenggaraan haji, tapi tahun 2012-2013. Saya kira yang tahun ini tidak terganggu," tuturnya.

KPK menetapkan tersangka Suryadharma terkait kasus pengelolaan dana haji 2012-2013. Diduga ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

Terkait Kasus Haji, KPK Sita HP Anggito , Kenapa KPK Tak Sita HP Suryadharma Ali?

Jakarta - handphone milik Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu disita KPK. itu dianggap menyimpan jejak-jejak tersangka kasus korupsi dana haji, handphone milik Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu disita KPK. Jika handphone Anggito disita, kenapa handphone Suryadharma Ali tak turut disita KPK?

"Tidak disita, kan belum tentu tidak ada jejak tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Suryadharma Ali (SDA) saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Johan menilai disita atau tidaknya handphone milik Menteri Agama yang baru mengundurkan diri itu adalah kewenangan penyidik.

"Itu kewenangan penyidik," ujarnya.

Terkait penyitaan tersebut KPK akan meminta klarifikasi langsung kepada Anggito. Namun belum ada jadwal pemeriksaan hingga kini.

"Biasanya tentu nanti bisa diminta klarifikasi. Minggu ini belum ada pemeriksaan saksi-saksi, karena penyidik masih mendalami hasil penggeledahan kemarin," tutur Johan.